Ketua PDIP Tegaskan Dukungan ke Pemerintahan Prabowo, Bukan Gibran

Medan, CNN Indonesia --

Ketua DPD PDIP Rapidin Simbolon menyatakan bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkap Rapidin dalam acara pendidikan politik dan kepemimpinan kader PDIP se-Sumut di Medan, Sabtu (15/3) malam. Rapidin mengaku sengaja tak menyebut nama Gibran saat dirinya menyatakan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo.

"Kader-kader ini arahan dari Bu Ketum melihat kondisi dan dinamika politik yang kita hadapi sekarang ini, bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak sebutkan Gibran nya ya," kata Rapidin di hadapan para kader PDIP.

Meski mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, Rapidin mengatakan PDIP tetap berperan sebagai kontrol politik yang bertugas untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan kepentingan rakyat dan prinsip demokrasi.

"Kita tetap oleh Ibu Ketum kita tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi PDIP merupakan partai yang menjadi satu satunya yang menjalankan check and balance," sebutnya.

Rapidin menekankan PDIP saat ini sebagai satu-satunya partai yang konsisten menjalankan fungsi check and balance.

"Kita mendukung, tapi kita tetap mengadakan check and balance terhadap jalannya pemerintahan sekarang. Kami juga di DPR RI menjalankan hal yang sama. Bukan berarti kita tidak mendukung pemerintahan, kita mendukung sepenuhnya," tegasnya.

Anggota DPR RI ini juga menekankan pentingnya suara kritis dari PDIP. Oleh karena itu, Rapidin mengingatkan para kader partai di seluruh tingkatan, dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota, untuk berfungsi sebagai pengawas yang efektif dalam memonitor jalannya kebijakan pemerintah.

"Ibu ketum mengatakan bersuara untuk kebenaran, kejujuran untuk integritas. Bersuara untuk membela rakyat miskin, rakyat jelata, wong cilik. Saya juga sebagai salah satu anggota DPR RI di Komisi 13 yang menangani bidang HAM. Kami sangat keras bersuara tentang HAM terutama di Sumut," katanya.

Diketahui dari delapan parpol yang memiliki kursi di DPR, hanya PDIP yang sejauh ini belum masuk Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Prabowo-Gibran.

Gibran yang merupakan anak sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) telah diberhentikan bersama ayahnya dari keanggotaan PDIP.

'Memanasnya' hubungan Jokowi dan keluarga dengan PDIP tak lepas dari dua belah pihak yang berseberangan pada Pilpres 2024 lalu.

Pekan lalu, Jokowi mengatakan dirinya sudah lama mendiamkan berbagai serangan dari berbagai pihak, termasuk PDIP. Namun ia menegaskan kesabaran tersebut ada batasnya.

"Saya itu udah diem lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam,dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Sayangalah terus lho. Tapi ada batasnya," kata dia kepada wartawan di kediamannya, kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3).

Jokowi juga membantah tudingan dirinya pernah mengirim utusan untuk meminta PDIP agar tidak memecatnya.

"Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, biar jelas. Siapa? Siapa?" kata Jokowi.

Konflik tanah adat di Sumut

Pada kesempatan itu,  Rapidin juga menyoroti permasalahan tanah adat yang kerap kali menjadi sengketa di Sumatera Utara. Ia mengingatkan para kader PDIP untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, yang sering kali terabaikan.

"Karena sekarang ini hak masyarakat terhadap tanah adat banyak dikomplain oleh pengusaha menjadi hak miliknya. Jadi ini kita sarankan para anggota DPRD yang kami hormati untuk memperjuangkan hak hak masyarakat," ucapnya.

Menurutnya PDIP akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan keadilan, baik di bidang hukum maupun pemerintahan. Rapidin menekankan bahwa partai ini berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat yang tidak hanya sekadar memberikan dukungan politik, tetapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat.

"Karena masyarakat ini tidak semua nya mengerti tentang hukum, tidak semuanya mengerti mengadu ke mana. Oleh karena itu fraksi PDI-P merupakan perpanjangan masyarakat untuk membela hak hak masyarakat. Jadi ini arahan ibu ketum untuk kita berjuang di garda terdepan untuk melindungi masyarakat kita," paparnya.

(fnr/kid)

[Gambas:Video CNN]