9 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjabarkan perkembangan pembangunan gerai fisik, gudang, dan sarana prasarana lain Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di hadapan anggota Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11). Kopdes/Kel Merah Putih diprediksi dapat sepenuhnya beroperasi pada 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Percepatan pembangunan gerai, gudang sarana prasarana lainnya tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17/ 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih.
"Presiden mengharapkan setiap desa memiliki gudang, gerai, kendaraan, serta kelengkapan untuk operasional Kopdes. Setelah beroperasi koperasi ini diharapkan tidak hanya sebagai pusat distribusi barang, tetapi juga sebagai offtaker terhadap hasil produksi masyarakat," kata Menkop Ferry dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, Ferry menyebut pihaknya telah menandatangani Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan akselerasi pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas Kopdes/Kel Merah Putih dengan lintas sektoral terutama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BP BUMN dan BPI Danantara.
Dalam pembangunan gerai dan aset fisik lainnya, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai offtaker. Untuk memastikan kelancaran pembangunan, Kemenkop terlebih dahulu melakukan inventarisasi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan di desa-desa atau kelurahan, sebelum meneruskan data ke PT Agrinas.
"Data tanah yang sudah masuk yang tercermin melalui Simkopdes sebanyak 30.500 titik tanah dan dikonfirmasi oleh Agrinas bahwa pada November 2025 ini diharapkan 25.000 titik dapat dibangun (gerai, gudang dan sarana fisik lainnya," kata Ferry.
Dari sisi penyiapan SDM pengelola Kopdes/ Kel Merah Putih, Kemenkop saat ini telah merekrut dan melatih 7.867 Business Assistant (BA) sebagai pendamping utama. Setiap BA diharapkan bertanggung jawab pada 10 koperasi untuk membantu penyusunan rencana bisnis, pengurusan administrasi, hingga memastikan operasional gerai berjalan optimal.
"Kami juga telah melatih 1.104 Project Management Officer (PMO) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Dinas Koperasi di daerah untuk membantu, melaporkan dan memastikan seluruh operasional sesuai standar sehingga pengelolaan program Kopdes dapat tertib, transparan dan dipertanggungjawabkan," katanya.
Hingga 14 November, puluhan ribu tenaga pendamping telah mendapat pelatihan, termasuk BA, PMO, dan pengelola koperasi. Pelatihan peningkatan SDM ini akan terus dilakukan secara masif di seluruh Indonesia agar saat Kopdes/ Kel Merah Putih beroperasi dapat dijalankan dengan baik.
Ferry menekankan bahwa pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan gerai aset fisik. Peran pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui percepatan pemberian izin, penyelesaian konflik tanah, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
"Kami mengharapkan dukungan penuh dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat keberhasilan program ini," ujarnya.
Ferry menjelaskan, Kemenkop telah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan supervisi teknis terkait pembangunan gerai, gudang dan aset fisik lainnya. Ia menutup paparan dengan menegaskan bahwa pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih bukan sekadar proyek fisik, tetapi upaya besar membangun ekonomi desa yang mandiri.
"Ini kerja kolaborasi kita bersama maka kami akan terus meminta dukungan dari Komisi VI (agar program Kopdes/Kel Merah Putih berhasil)," ucapnya.
Sementara itu Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota menjelaskan bahwa pihaknya ditunjuk berdasarkan SKB No. 17/2025 untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai dan gudang Kopdes/ Kel Merah Putih. Ia menyebut membutuhkan dukungan TNI dalam menyelesaikan 80 ribu titik pembangunan.
"Kita butuh dukungan dari TNI terutama untuk di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti Papua dan pesisir, kami melihat TNI punya potensi dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan amanah yang diberikan ke kami untuk bangun gerai koperasi tersebut," kata Joao.
Joao memastikan penggunan bahan baku dari pemasok lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung. Untuk daerah seperti Papua dan wilayah pesisir, Agrinas meminta dukungan terkait pengiriman bahan bangunan menggunakan helikopter atau transportasi khusus.
Sebagai upaya memperkuat pengawasan, Agrinas juga menggandeng perguruan tinggi, khususnya fakultas teknik, agar mahasiswa semester akhir dapat terlibat melakukan monitoring lapangan.
"Kami ingin pembangunan ini sekaligus menjadi proses distribusi pengetahuan dan membuka kesempatan bagi talenta muda untuk siap terjun ke industri konstruksi," ujarnya.
Hingga saat ini, Agrinas telah menyelesaikan pembangunan 15.788 bangunan atau 16,44 persen dalam sekitar 15 hari sejak pendanaan dicairkan pada 28 Oktober. Pihaknya juga memasang target pembangunan 2.930 titik per hari, meski realisasi saat ini baru sekitar 1.200 titik.
"Kami setiap hari melakukan mitigasi dan mengambil alih setiap permasalahan yang terjadi di lapangan, kami harap dengan melibatkan TNI dapat mengatasi masalah baik itu terkait ketersediaan bahan bangunan, masalah listrik, ketersediaan tukang dan lainnya," kata Joao.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mengapresiasi capaian Kemenkop membentuk 82.426 unit Kopdes/Kel Merah Putih berbadan hukum yang dinilai sangat cepat.
Namun Anggia menilai masih terdapat sejumlah kesenjangan, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur fisik dan kapasitas pendamping BA dan PMO di lapangan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih ditentukan oleh aktivitas ekonomi yang berjalan nyata, bukan sekadar keberadaan bangunan.
"Kami ingin melihat langsung progres pembangunan di lapangan. Gerai harus beroperasi, gudang berfungsi, dan koperasi memiliki produk unggulan. Barulah ekonomi desa bergerak," katanya.
Adapun Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Nurdin Halid menekankan pentingnya pendampingan sebagai kunci keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih. Ia menilai rasio satu BA mendampingi 10 koperasi terlalu berat, terutama di daerah yang belum memahami konsep koperasi secara utuh.
Nurdin menyebut, pendampingan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, tanpa manajemen yang kuat, gerai dan gudang jadi tidak optimal. Ia meminta Kemenkop dapat memastikan pendamping terlatih hadir di setiap titik sehingga Kopdes/ Kel Merah Putih dapat beroperasi secara maksimal.
"Program Koperasi Desa ini tidak boleh gagal, jadi apapun upaya yang harus dilakukan harus menuju pada jalan menuju keberhasilan maka Pak Menteri (Ferry Juliantono) harus bekerja keras," pungkas Nurdin.
(rea/rir)
