Menpar Soroti Investasi Hijau dan Ekonomi Sirkular di Hari Kedua CAP/CSA

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan pentingnya investasi hijau dan penerapan ekonomi sirkular sebagai pendorong utama pariwisata berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Pernyataan tersebut disampaikan pada hari kedua penyelenggaraan Joint Commission Meeting untuk Komisi UN Tourism untuk Asia Timur dan Pasifik (CAP) dan Komisi UN Tourism untuk Asia Selatan (CSA) ke-37 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (16/4).

"Hal ini karena pariwisata merupakan sektor yang telah menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, mempromosikan pertukaran budaya, serta membantu mendorong kolaborasi global," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/4).

Data dari UNCTAD dan World Investment Report 2024 menunjukkan bahwa kawasan Asia-Pasifik berkontribusi 40-50 persen dari total arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) global.

Khusus untuk sektor pariwisata, menurut data fDi Intelligence dan Financial Times per Februari 2025, kawasan ini telah mengamankan 642 proyek FDI greenfield sejak 2018 hingga 2024 dengan nilai mencapai US$66,4 miliar.

Potensi investasi yang besar ini memerlukan arah strategis yang jelas untuk memastikan arus modal masuk selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Melalui Konferensi Regional Pariwisata PBB, Widiyanti berharap dapat memberikan kesempatan bagi para delegasi untuk bertukar ide tentang bagaimana kawasan Asia-Pasifik dapat mempercepat investasi hijau yang berdampak dari energi terbarukan di perhotelan hingga praktik pariwisata yang sadar lingkungan.

"Investasi hijau menawarkan potensi besar untuk melindungi ekosistem dan warisan budaya kita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat masyarakat jangka panjang," lanjut dia.

Salah satu momen penting dalam konferensi ini adalah peluncuran pedoman investasi 'Tourism Doing Business: Investing in Indonesia' yang disusun oleh UN Tourism. Pedoman ini menjadi peta jalan bagi investor untuk menavigasi dan mengoptimalkan potensi sektor pariwisata Indonesia.

Widiyanti menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya mendorong pariwisata berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan utama untuk investasi dan bisnis pariwisata.

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada UN Tourism yang telah menyusun panduan ini dan menyampaikan penghargaan tulus kepada semua pemangku kepentingan yang telah bekerja tanpa lelah," ucapnya.

Sekretaris Jenderal UN Tourism, Zurab Pololikashvili, menggarisbawahi bahwa pedoman ini merupakan yang pertama di kawasan Asia dan Pasifik.

"Ada banyak prioritas yang harus dikerjakan, tetapi khususnya investasi sangat penting di kawasan ini dan Indonesia memiliki banyak hal untuk ditawarkan, banyak tempat, banyak peluang," jelasnya.

Direktur Eksekutif UN Tourism, Natalia Bayona, menambahkan bahwa pedoman tersebut bersifat teknis dengan latar belakang ekonomi yang kuat dan mencakup promosi investasi pariwisata.

"Jadi kami membuat metodologi untuk membantu investor menemukan proyek dan tentu saja menemukan fakta-fakta utama yang dapat membantu mereka membuat uji tuntas yang baik dan kasus studi yang baik," papar dia.

Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular menjadi salah satu fokus pembahasan utama dalam konferensi ini. Widiyanti menjelaskannya sebagai kerangka inovatif yang bertujuan mendefinisikan ulang pengelolaan produksi sumber daya, konsumsi, dan pengelolaan limbah.

"Kerangka ini mendorong pergeseran dari model linear tradisional menuju sistem yang regeneratif, mengurangi limbah, mendorong daur ulang, dan mengedepankan keberlanjutan di seluruh rantai nilai pariwisata," jelasnya.

Ia melanjutkan, mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam kebijakan pariwisata akan memungkinkan negara-negara mencapai pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan dampak lingkungan.

Oleh karena itu, dalam konferensi ini juga akan dibahas materi tentang ekonomi sirkular dalam kebijakan pariwisata, dengan mempertemukan para pemimpin pemerintah dan perwakilan sektor swasta untuk berbagi praktik dan gagasan.

Pada panel diskusi ini juga disoroti studi kasus yang berhasil dari kawasan Asia Pasifik, termasuk kerangka kebijakan inovatif dan kemitraan publik-swasta yang telah mendorong ekonomi sirkular dalam pariwisata.

"Panel diskusi menjadi kesempatan bagi kita dalam berpikir lebih dalam tentang kebijakan, kerangka kerja, dan kolaborasi yang kita butuhkan sebagai negara yang bekerja menuju tujuan yang sama, yakni pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas," imbuh Widiyanti.

Pada panel diskusi yang dihadiri oleh para pemimpin regional, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Indonesia, Zita Anjani, menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia, khususnya di destinasi wisata.

"Pemerintah mengajak generasi muda Indonesia untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bernilai, sehingga hal ini berdampak pada ekonomi masyarakat lokal dan pariwisata yang berkelanjutan," kata dia.

Panel ini juga menghadirkan Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup Maldives, Abdulla Niyaz; Wakil Menteri Pariwisata Filipina, Verna Buensuceso; serta Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Urusan Ekonomi Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, Francisco Kalbuadi Lay, sebagai pembicara.

Widiyanti berharap, melalui panel diskusi ini dapat dihasilkan gagasan baru, sekaligus mampu mendorong kolaborasi menuju terciptanya kebijakan yang inovatif. Sehingga pariwisata bisa menjadi kekuatan positif bagi masyarakat.

"Bersama-sama kita dapat membentuk masa depan pariwisata di Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan yang berkelanjutan, tangguh, dan bersifat sirkular," pungkasnya.

Sebagai infomasi, Konferensi Regional Pariwisata PBB juga dihadiri oleh Direktur Pariwisata PBB Departemen Regional untuk Asia dan Pasifik, Harry Hwang; salah satu pendiri Traveloka sekaligus anggota afiliasi UN Tourism, Albert; serta para delegasi dari Negara-negara anggota Komisi Pariwisata Asia dan Pasifik PBB.

(rir)