OJK Bakal Pelototi Penyaluran Kredit Bank Penerima Penempatan Rp200 T

Jakarta, CNN Indonesia --

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memelototi penyaluran kredit oleh perbankan yang dananya berasal dari penempatan uang negara sebesar Rp200 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan dirinya ingin melihat fungsi intermediasi dari perbankan. Ia berjanji mengawal proses penyaluran kredit dari bank tersebut agar sesuai dengan harapan pemerintah.

"Dalam langkah itu, kami akan memantau bagaimana tindak lanjut dari bank-bank tadi itu. Progresnya seperti apa, dari waktu ke waktu kami akan pantau," tegas Mahendra usai Rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (16/9).

"Dan kemudian, pada gilirannya kami akan lapor ke Pak Menteri Keuangan (Purbaya) hasil-hasilnya. Melihat betul apakah policy ini memang efektif dan berjalan sesuai dengan rencana," sambungnya.

Mahendra mengatakan guyuran dana pemerintah bakal meningkatkan likuiditas perbankan yang selama ini ketat. Ia mencontohkan beberapa bank pelat merah bahkan sudah mencatatkan loan to deposit ratio (LDR) di atas 90 persen.

Dengan suntikan dana pemerintah yang disimpan di bank, ada ruang untuk kembali menyalurkan kredit atau pinjaman. OJK menegaskan pekerjaan rumah (PR) perbankan ke depan adalah menentukan siapa yang layak mengantongi kredit tersebut.

Terkait potensi gagal bayar alias non-performing loan (NPL), Mahendra yakin masing-masing perbankan sudah menyiapkan analisis risiko. Ia berpesan agar semua proses tersebut tetap dalam kaidah prudensial.

"Kami tadi mohon arahan kepada Pak Menteri Keuangan (Purbaya), sektor-sektor prioritas yang kiranya diharapkan oleh pemerintah juga menjadi salah satu kemungkinan dari saluran pembiayaan maupun kredit tadi. Itu nanti akan terus kita lakukan koordinasi dan kerja sama," tuturnya.

"Tentu semua pelaksanaannya tetap dalam kaidah prudensial yang berlaku. Saya rasa tidak ada yang dikecualikan ataupun dikorbankan di sana ... Kewenangannya itu kan ada dalam kondisi bank masing-masing melakukan risiko analisisnya maupun juga melakukan tahap-tahap proses pelaksanaannya," tandas Mahendra.

Pemerintah mengambil separuh saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI), lalu dipindahkan ke lima bank pada 12 September 2025.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim langkah tersebut bakal meningkatkan aktivitas perekonomian Indonesia yang selama ini lesu imbas keringnya M0 alias uang beredar di masyarakat.

Daftar 5 bank yang menerima penempatan dana pemerintah Rp200 triliun:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp55 triliun
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp25 triliun
5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk: Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)