3 days ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut wacana relaksasi atau pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah mundur. Hal ini dikarenakan sejumlah dampak buruk, mulai dari terganggunya industri komponen lokal hingga investasi.
"Dari itu semua, pelonggaran TKDN, sebenarnya merupakan 'langkah mundur'. Buat jangka panjang, pemerintah harus perkuat TKDN dengan cara yang smart, bukan malah kurangi," ujar Heru kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (10/4).
"Tanpa ada kewajiban TKDN, kita hanya akan jadi pasar. Tidak ada investasi besar masuk dan pembukaan lapangan kerja, karena Indonesia hanya jadi tempat jualan produk atau pasar saja," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Heru menjelaskan relaksasi TKDN terhadap elektronik, sebagai langkah negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat AS), memiliki dampak baik dan buruk.
Ia menilai relaksasi TKDN bisa menjadi salah satu senjata dalam negosiasi bilateral dengan AS untuk pengurangan atau penghapusan tarif 32 persen. Langkah ini dinilai bisa menunjukkan komitmen Indonesia membuka pasar dan mengurangi hambatan perdagangan, yang mungkin melunakkan Presiden AS Donald Trump.
Beberapa dampak baik yang mungkin terjadi dari relaksasi TKDN adalah industri elektronik Indonesia bisa pakai komponen impor lebih murah (terutama dari AS atau China), menurunkan biaya produksi dan bikin produk lebih kompetitif di pasar global, bukan cuma AS.
"Namun, mengurangi TKDN juga bisa bikin industri komponen lokal yang saat ini sedang tumbuh jadi kolaps, karena mereka bergantung pada pesanan dari pabrik ponsel besar," tutur Heru.
"Sehingga harus berhati-hati, jangan sampai jadi 'bunuh diri ekonomi', karena industri dalam negeri bakal kalah saing dengan impor murah," imbuhnya.
Selain itu, kata Heru, Indonesia akan semakin bergantung pada komponen impor jika terjadi relaksasi TKDN. Hal ini lantas akan membuat defisit neraca dagang naik dan ekonomi rentan terdampak fluktuasi global.
Mengutip data Kemenperin, Heru menyebut saat ini industri elektronik Tanah Air sudah 80 persen memakai komponen impor. Relaksasi TKDN bisa membuat ketergantungan tersebut lebih buruk.
Di sisi lain, relaksasi TKDN juga dinilai tidak otomatis membuat AS menghapus tarif yang dikenakan kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan Trump mempunyai agenda proteksionis yang lebih luas.
"Jangan-jangan ini 'hanya mimpi' kalau berharap AS langsung lunak," kata Heru.
Heru menawarkan solusi lain yang mungkin bisa diterapkan alih-alih melakukan relaksasi, yakni meningkatkan TKDN dengan fokus pada inovasi, bukan cuma perakitan.
Sebagai contoh, pengembangan chip lokal atau komponen bernilai tinggi. Hal semacam ini, katanya, telah sukses dilakukan Vietnam.
Senada, Indonesian Digital & Cyber Institute (IDCI) menyebut TKDN yang sifatnya riset dan inovasi bisa menjadi solusi jangka panjang untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Pemerintah dinilai perlu mulai mengembangkan pendekatan TKDN 2.0, yakni model penghitungan nilai lokal yang tidak hanya berfokus pada komponen fisik, tetapi juga memperhitungkan penguasaan kekayaan intelektual, kontribusi terhadap riset lokal dan dampaknya terhadap ekosistem inovasi nasional.
"Dalam kerangka ini, insentif relaksasi dapat digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi yang juga memperkuat fondasi kemandirian, bukan sekadar membuka pasar bagi teknologi asing," kata Direktur Eksekutif IDCI Yayang Ruzaldy pada Rabu, (9/4), dikutip dari Antara.
Yayang mengatakan pelonggaran TKDN sebetulnya dapat membuka pintu bagi percepatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan ekosistem startup nasional.
Namun, sisi lain kebijakan tersebut mengandung risiko strategis. TKDN yang dilonggarkan tanpa kerangka kerja jangka panjang berpotensi mengakibatkan industri lokal kehilangan daya saing.
Menurut Yayang, TKDN tidak hanya menjadi alat regulasi, tetapi juga menjadi instrumen pengembangan industri lokal, pendorong transfer teknologi dan mekanisme untuk menciptakan lapangan kerja serta menumbuhkan kemampuan riset dalam negeri.
Ketika TKDN dilonggarkan tanpa kerangka kerja jangka panjang yang kuat, industri lokal dapat kehilangan daya saing, dan Indonesia akan kembali terjebak dalam ketergantungan teknologi asing, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak.
Kedaulatan digital dan keamanan nasional juga dinilai ikut terancam imbas dari penguasaan infrastruktur TIK strategis yang dimiliki oleh korporasi global yang tidak tunduk pada kedaulatan hukum Indonesia.
"Dalam konteks ini, relaksasi TKDN seharusnya tidak menjadi kemunduran, tetapi menjadi jembatan negosiasi sementara yang disertai dengan prasyarat yang ketat, seperti kewajiban alih teknologi, kolaborasi riset, pelibatan tenaga kerja lokal yang terampil, dan investasi pembangunan pusat inovasi bersama-misalnya di Batam yang kini diarahkan sebagai pusat digital nasional," katanya.
Lebih lanjut, Yayang juga mengingatkan agar negosiasi yang tengah dilakukan tidak menjadi preseden yang berbahaya, di mana negara lain melihat bahwa Indonesia mudah ditekan dengan instrumen tarif, kemudian "ditenangkan" melalui relaksasi regulasi yang bersifat jangka pendek.
Sebagai informasi, Pemerintah tengah menyiapkan paket perundingan Non-Tarif Measure (NTMs) melalui relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor TIK terhadap Amerika Serikat.
Langkah ini merupakan respons atas kebijakan tarif resiprokal 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat terhadap Indonesia.
(lom/fea)
