Benarkah Gaji 13 dan 14 PNS Bakal Dihapus? Ini Respons Kemenkeu

Jakarta, CNN Indonesia --

Media sosial X tengah diramaikan dengan kabar gaji ke-13 dan 14 alias Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS bakal dihapus. Penghapusan gaji ke-13 dan 14 kabarnya dilakukan dalam upaya Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran negara.

"Denger-denger katanya Gaji 13 dan14 untuk ASN di tahun ini enggak ada. Valid nih? Anggaran dipotong, THR enggak dapat pulak. Terus pemerintah mau muter roda ekonomi pakai cara apa?" tulis netizen dengan akun @S*b*tB*nd*r.

Netizen lainnya,@eD*ulf**ar, juga mengaku mendengar kabar gaji ke-13 dan 14 PNS bakal dihapus. Ia khawatir ASN bakal menahan belanja imbas gaji-13 dan THR mereka dihapuskan.

"Keluarnya rumor yang katanya gaji 13 dan 14 enggak bakal dibayar aja bikin geger PNS hingga banyak yang ikut mengurangi spending buat jaga-jaga biaya Ramadhan dan Lebaran besok," katanya.

Sementara itu, netizen dengan akun @m*nir**ma menyinggung bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa gaji ke-13 dan 14 bisa menumbuhkan perekonomian nasional karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

"Setahuku Ibu SM (Sri Mulyani) sendiri loh yang bilang tahun kemarin kalau gaji 13 dan 14 bisa menumbuhkan perekonomian nasional karena otomatis masyarakat pada belanja dan UMKM terbantu," katanya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro mengaku belum mendapatkan informasi soal penghapusan gaji ke-13 dan 14 PNS saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com. Ia belum bisa bisa berkomentar soal isu viral tersebut.

Presiden Prabowo memang melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Sri Mulyani memberi tenggat waktu pelaporan efisiensi kepadanya paling lambat 14 Februari 2025, setelah dibahas dan disetujui DPR RI.

Sri Mulyani mengakui Prabowo harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antaranya adalah makan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG.

"Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)