
FAJAR.CO.ID -- Perbedaan data kerap terjadi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga lainnya. BPS mengklaim perbedaan data tersebut bukan karena hasil manipulasi data, tetapi ada penyebab lainnya.
Adanya perbedaan data antara BPS dan lembaga lain diungkap oleh Kepala BPS Sulsel Aryanto pada pertemuan sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel. Sinergitas ini untuk memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Fatmawati Rusdi dalam keterangannya di Makassar, Rabu, menekankan pentingnya data yang akurat dan mutakhir sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.
Ia menegaskan data yang akurat tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga fondasi bagi penyusunan kebijakan publik yang efektif terutama dalam program pengentasan kemiskinan.
“Data statistik bukan sekadar angka, melainkan fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Terutama untuk program pengentasan kemiskinan, kita butuh basis data yang valid agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Fatmawati dilansir dari ANTARA, Rabu (20/8/2025).
Wagub Sulsel menambahkan integrasi data antar-instansi perlu diperkuat agar kebijakan yang lahir tidak parsial, melainkan berlandaskan pada satu rujukan yang sama.
“Pemprov Sulsel akan terus mendorong sinergi dengan BPS dan OPD terkait agar data yang dipublikasikan bisa menjadi pijakan bersama dalam menyusun strategi pembangunan daerah,” jelasnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: