Diatur Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, Gaji PPPK Paruh Waktu DKI Jakarta Tertinggi di Indonesia

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akhirnya merilis kisaran resmi gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk tahun 2025.

Skema PPPK Paruh Waktu ini diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, yang menjadi pedoman nasional untuk pengangkatan dan penggajian tenaga paruh waktu.

Program ini merupakan bagian dari penataan tenaga non-ASN di seluruh instansi pemerintahan, setelah status honorer akan resmi dihapus mulai 1 Januari 2026.

Namun perlu dicatat, Gaji PPPK Paruh Waktu bervariasi antardaerah, dengan besaran menyesuaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kemampuan anggaran masing-masing instansi.

Gaji tertinggi PPPK Paruh Waktu terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761 per bulan.

Sedangkan gaji terendah ada di Jawa Tengah, yakni sekitar Rp2.169.349.

Kisaran ini berlaku untuk seluruh jabatan paruh waktu baik tenaga administrasi, teknis, hingga tenaga pendukung di sekolah, puskesmas, dan instansi daerah.

Menariknya, gaji PPPK Paruh Waktu tidak dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan (SMA, D3, atau S1), melainkan ditentukan oleh wilayah penempatan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Berikut beberapa contoh kisaran gaji per provinsi:

1. DKI Jakarta: Rp5.396.761
2. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
3. Kalimantan Barat: Rp2.878.286
4. Nusa Tenggara Timur (NTT): sekitar Rp2,1 juta
5. Jawa Tengah: Rp2.169.349
6. Jawa Barat: Rp2.250.000 – Rp2.700.000 (tergantung kabupaten atau kota)

Kisaran tersebut mencerminkan perbedaan biaya hidup antar wilayah dan mengikuti aturan dasar.

Gaji PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dari UMP daerah atau upah terakhir ketika masih berstatus tenaga honorer.

Upah bagi PPPK Paruh Waktu paling sedikit sama dengan upah terakhir non-ASN atau UMP wilayah penempatan.