Era SBY Tak Terdengar Kerusakan Alam karena Tambang, Gus Umar: Sekarang Raja Ampat Pun Dihancurkan

3 hours ago 1
Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat Papua Barat Daya Juni 2025 lalu. (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kerusakan alam akibat tambang di Raja Ampat masih jadi persoalan saat ini. Terlebih, izin tambang di lokasi itu telah diberikan kembali.

Hal itu juga disorot oleh tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar. Melalui akun pribadinya di X, kader PKB ini membandingkan dengan era SBY.

"Di masa SBY kita gak pernah dengar hancurnya alam karena tambang. Sekarang coba lihat sampai Raja Ampat pun dihancurkan alamnya karena ketamakan pejabat dan pengusaha," tulis Gus Umar, dikutip Kamis (6/11/2025).

Sebagai informasi, pada pertengahan September lalu, keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali memberikan izin operasi kepada PT Gag Nikel. Hal itu menjadi kabar buruk bagi upaya #SaveRajaAmpat dari bahaya tambang nikel.

Bukannya mencabut semua izin tambang nikel yang membahayakan ekosistem kepulauan Raja Ampat, pemerintah malah mempertahankan PT Gag Nikel dan kini memberi lampu hijau untuk mereka lanjut beroperasi. Langkah ini merupakan pengabaian langsung terhadap ekosistem laut Raja Ampat yang menjadi rumah dari 75% spesies terumbu karang dunia.

“Raja Ampat bukan sekadar harta nasional, ia adalah warisan dunia. Memberikan izin tambang untuk beroperasi lagi di wilayah ini menunjukkan keserakahan pemerintah dan korporasi, yang menempatkan pelindungan lingkungan dan hak asasi manusia di bawah keuntungan ekstraktif jangka pendek. Suara masyarakat adat dan komunitas lokal, serta besarnya seruan #SaveRajaAmpat di publik nasional yang menolak tambang di Raja Ampat seharusnya tidak boleh diabaikan,” tegas Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dikutip dari web resmi Greenpeace.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Berita Olahraga Berita Pemerintahan Berita Otomotif Berita International Berita Dunia Entertainment Berita Teknologi Berita Ekonomi