Infrastruktur di Era Jokowi: dari Mega Proyek Hingga untuk Wong Cilik

Jakarta, CNN Indonesia --

Sebutan 'Bapak Infrastruktur Indonesia' sering kali disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia sejak 2014 hingga saat ini.

Hal ini tak lepas dari kebijakannya yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Mulai dari infrastruktur konektivitas, transportasi, layanan dasar, pangan, energi, industri, kesehatan hingga pendidikan.

Prioritas itu telah diumumkannya ke publik tak lama setelah resmi menjabat sebagai presiden. Kemudian Jokowi juga langsung menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2015.

Tujuannya agar penyusunan keuangan negara yang semula tidak memperhitungkan proyek-proyek infrastruktur prioritasnya di era pemerintahan presiden terdahulu jadi dapat mengakomodir keinginannya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Ada beberapa yang sudah memberikan masukan-masukan pada saya mengenai tambahan dalam rangka penyusunan R-APBNP, tetapi saya hanya ingin 2015 itu fokus kita di infrastruktur," ungkap Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna pada Desember 2014.

Bagi Jokowi, pembangunan infrastruktur sangat penting karena infrastruktur yang dimiliki Indonesia masih belum cukup secara jumlah maupun kualitas untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Bahkan, menurutnya, infrastruktur yang buruk justru dapat menjadi hambatan utama pada kemajuan perekonomian Indonesia ke depan.

Maka dari itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu ingin memperbaiki infrastruktur sekaligus membangun yang baru yang dapat menunjang ekonomi.

Harapannya, pembangunan infrastruktur dapat menekan biaya produksi industri sehingga nilai jual produk menjadi lebih murah dan berdaya saing di pasar lokal maupun internasional.

Begitu juga dengan biaya transportasi dan ongkos distribusi jadi lebih terjangkau sehingga dapat produktivitas ke depan. Jika ini semua tercapai, maka Indonesia dapat kompetisi dengan negara-negara lain di pasar dunia.

"Infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan itulah kita memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain," katanya, setahun setelah menjabat sebagai Presiden RI> 

Di sisi lain, Jokowi menilai pembangunan infrastruktur juga dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat dan industri karena dapat menciptakan lapangan kerja.

Kemudian, ketika proyek infrastruktur itu sudah terbangun dan digunakan, maka akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Contohnya pembangunan pasar, maka dapat menciptakan aktivitas perdagangan baru di wilayah tersebut.

Yang tak kalah penting, menurutnya, pembangunan infrastruktur juga berarti melahirkan pelayanan publik baru bagi masyarakat. Apalagi pelayanan tersebut merupakan kewajiban pemerintah.

Tak ketinggalan, pembangunan infrastruktur juga berarti membangun peradaban atau budaya luhur yang ingin ditunjukkan kepada dunia.

"Orang sering lupa, kita ini membangun peradaban. Budaya antre, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ orang mulai ada budaya antre dan budaya disiplin untuk masuk secara berurutan," tuturnya.

Yosafat, seorang warga Naioni, kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu yang merasakan manis infrastruktur di daerahnya. 

Ia pernah merasakah betapa jalan yang berlubang dan rusak di kelurahannya membuat anak-anaknya susah untuk sekolah, karena tak ada kendaraan yang mau melewati jalan menuju sekolah. 

Beruntung jalan itu kini sudah diperbaiki oleh pemerintah karena masuk dalam proyek pembangunan dan perbaikan jalan 27 ruas jalan sepanjang 217 kilometer di NTT. Dengan begitu, akses jalan yang layak kini sudah dapat dinikmatinya.

"Sekarang sudah menikmati infrastruktur jalan bagus, kami ke tempat kerja pun sudah tidak terlambat, anak sekolah juga sudah bisa dengan motor, sudah bisa menikmati jalan, tidak terlambat lagi ke sekolah, tidak seperti dulu, dulu kan susah sekali," ucapnya.

Mega Proyek hingga Wong Cilik

Pemerintahan Presiden Jokowi telah membangun berbagai jenis infrastruktur dalam satu dekade terakhir. Sebut saja beberapa mega proyek seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), Mass Rapid Transit (MRT) fase 1, dan Light Rail Transit (LRT).

Tak ketinggalan dengan pembangunan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), Tol Trans Sumatera, Tol Trans Jawa, Tol Trans Kalimantan, Jalan Trans Papua hingga proyek BTS 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia.

Namun, proyek infrastruktur yang dibangun sejatinya tidak hanya yang berskala besar. Justru ada banyak pembangunan infrastruktur berskala kecil yang kehadirannya sangat dekat dengan masyarakat seperti jalan desa, jembatan sampai bendungan dan irigasi.

Tercatat, 366 ribu kilometer jalan desa, 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, dan 1,9 juta meter jembatan desa telah terbangun dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, ada pula pembangunan 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, dan 1,18 juta hektare jaringan irigasi baru.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis menyatakan akan ada tambahan 13 bendungan baru yang selesai sampai akhir 2024 .

Dengan tambahan bendungan baru yang selesai itu, nantinya daerah irigasi premium akan bertambah sekitar 396 ribu ha. Selain bendungan baru, pemerintah juga merevitalisasi bendungan dan jaringan irigasi lama seluas 4,38 juta ha pada periode yang sama.

"Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehab irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024)," terang Abdul Muis.

Pembangunan infrastruktur juga hadir dalam bentuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Tujuannya agar penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi bagi masyarakat pedesaan terjamin.

Tercatat Pamsimas sudah ada di lebih dari 80 persen kabupaten di Indonesia sampai Desember 2021. Dari kehadiran Pamsimas ini, manfaat air layak minum sudah dirasakan oleh 24 juta jiwa dan manfaat sanitasi dirasakan oleh 16 juta jiwa.

Revitalisasi pasar juga menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur pemerintah di era Presiden Jokowi. Menurut data Kementerian Perdagangan setidaknya ada 30 pasar yang direvitalisasi pemerintah pada tahun ini.

Teranyar, pemerintah telah selesai merevitalisasi Pasar Godean di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasar Pasir Gintung di Kota Bandar Lampung pada Agustus 2024. Presiden Jokowi meresmikan langsung pembukaan kedua pasar tersebut.

Infrastruktur untuk Papua

Prioritas pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi juga menyasar Papua. Buktinya, Presiden Jokowi sampai menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Inpres itu berisi rincian tugas kepada masing-masing menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mempercepat pembangunan di kedua provinsi.

"Percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu guna mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi di seluruh wilayah Pulau Papua," jelas bagian ketiga beleid tersebut.

Sementara realisasi di lapangan, pemerintah setidaknya sudah membangun Jalan Trans Papua sepanjang 3.446 km sampai 2021. Pemerintah juga membangun dan merevitalisasi delapan sarana olahraga di Papua yang sempat digunakan untuk perhelatan ajang PON XX.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tercatat kini ada PLBN Skouw Kota Jayapura, PLBN Sota Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Tak ketinggalan, ada pula pembangunan proyek Palapa Ring Timur untuk pemenuhan akses internet kepada masyarakat Papua. Harapannya, proyek infrastruktur ini dapat menghapus kesenjangan digital di Papua dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

(yli/vws)