1 day ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah proyek pembangunan yang digarap swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) tak kunjung diselesaikan. Megaproyek ibu kota baru yang digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu pun terancam mangkrak.
Mandeknya pembangunan oleh swasta diungkap oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Dia menyebut banyak investor menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi jarang yang menuntaskan proyeknya.
"Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit," ungkap Maruarar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maruarar tak membeberkan berapa banyak proyek pembangunan yang mangkrak di IKN. Dia juga tak membeberkan siapa investor yang tak melanjutkan proyeknya.
Merujuk data Otorita IKN, pembangunan IKN sudah menelan anggaran Rp147,41 triliun. Jumlah itu masih didominasi proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN, yaitu Rp89 triliun.
Sementara itu, pembangunan IKN yang dilakukan swasta baru Rp58,41 triliun. Padahal, pemerintah menargetkan investasi di IKN Rp100 triliun untuk tahun lalu.
Jika merujuk mimpi awal Jokowi, pembangunan IKN butuh Rp460 triliun hingga 2045. Dari jumlah itu, APBN hanya akan membiayai 20 persen. Delapan puluh persen sisanya akan berasal dari investasi swasta.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny Sasmita melihat aksi para investor menunda pembangunan di IKN sebagai bentuk keraguan.
Para pengusaha tak mendapatkan kepastian dari pemerintahan Prabowo soal nasib kelanjutan IKN. Padahal, mereka harus menghadap risiko tinggi karena investasi di IKN belum tentu cuan.
"Artinya, dalam jangka panjang apakah proyek ini akan benar-benar dikerjakan secara serius atau tidak? Atau akan berhenti di tengah jalan?" kata Ronny menjelaskan keraguan para investor di IKN, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/1).
Ronny berpendapat pemerintah harus meyakinkan para investor dengan memastikan megaproyek IKN akan tetap lanjut. Salah satu caranya dengan menambah gelontoran APBN untuk membiayai pembangunan IKN.
Menurut Ronny, pemerintah mau tidak mau harus kerja keras di awal pembangunan ini demi menciptakan kepastian bagi investor bahwa proyek IKN akan berlangsung dalam jangka panjang.
"Nanti setelah tingkat kepastiannya tinggi, baru pengusaha akan turun," ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Prabowo menurunkan Rp48,8 triliun untuk membiayai pembangunan IKN tahap II atau untuk lima tahun ke depan. Namun, dia merasa alangkah lebih baik jika pemerintah menambah pembiayaan untuk ibu kota negara baru.
Ronny melihat ini saat yang tepat untuk berpikir ulang apakah IKN perlu dilanjutkan atau dihentikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang besar selama belasan tahun ke depan.
"DPR dan pemerintah bolehlah berinteraksi dan berdiskusi secara kritis dan bebas tentang topik ini setelah Jokowi tidak berkuasa lagi. Ketika Jokowi berkuasa, kita tahu agak tabu mengkritisi hal-hal semacam ini," ujar Ronny.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat aksi para investor disebabkan banyak target pembangunannya yang tak sesuai rencana awal.
Pada saat bersamaan, para investor menghadapi risiko dan biaya tinggi karena sudah memulai proyek di IKN. Huda menilai kondisi bisa memburuk bila tak ada intervensi serius dari pemerintah.
"Saya semakin yakin jika IKN berpotensi besar untuk mangkrak. Tidak ada swasta yang masuk karena bagi mereka cost dan manfaat yang didapatkan tidak setara," ucap Huda.
Huda memahami sudah terlalu banyak duit negara yang dikeluarkan untuk IKN. Namun, ia menilai belum terlambat untuk mengkaji ulang proyek IKN.
Dia berkata Prabowo harus menggelar evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan IKN. Hal ini menjadi semakin penting di tengah kebutuhan anggaran besar untuk proyek-proyek prioritas pemerintah lainnya.
"Pembangunan IKN sudah selayaknya dilakukan evaluasi. Meskipun memang hasil yang didapatkan dari evaluasi tersebut buruk, ya pemerintah wajib melakukan demi menyelematkan lebih banyak lagi uang rakyat," ujar Huda.
(pta/pta)
