Said Abdullah: Inklusif dan Berkelanjutan, Kunci Ekonomi RI Tumbuh 8%

Jakarta, CNN Indonesia --

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2013 hingga 2024 masih bertahan di angka sekitar 5 persen. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang 2024, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,03 persen.

Angka ini menunjukkan stabilitas, tetapi belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Di satu sisi Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen selama masa pemerintahannya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, menilai target ini bukan hal yang mustahil, namun memerlukan langkah-langkah konkret di sektor-sektor strategis.

"Tentu saja target itu sangat mungkin tercapai, namun harus disertai dengan sejumlah perbaikan di sektor sektor strategis," tutur Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2).

Said mengingatkan bahwa selama beberapa dekade, Indonesia masih mengandalkan model ekonomi trickle-down effect, di mana pertumbuhan ekonomi dari kelompok atas diharapkan merembes ke bawah. Model ekonomi seperti ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat mencapai pertumbuhan 8 persen.

"Pekerjaan rumah kita ada dua. Pertama, keluar dari jebakan pertumbuhan lima persenan. Kedua, mengoreksi pertumbuhan ekonomi dengan model rembesan ke bawah (trickle down effect) yang diperkenalkan oleh Albert Hirschman, dan dijalankan oleh Presiden Ronald Reagen di Amerika Serikat (AS)," kata Said.

Said juga mengutip analisis ekonom Thomas Piketty yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan terjadi ketika kekayaan privat tumbuh lebih cepat dibanding pendapatan nasional.

Data dari Credit Suisse tahun 2022 bahkan mencatat bahwa 66,8 persen penduduk Indonesia memiliki kekayaan di bawah 10 ribu US$, sementara hanya 0,1 persen penduduk dewasa yang memiliki kekayaan di atas 1 juta US$. Rasio gini kekayaan pun semakin lebar, mencapai 0,78.

"Angka rasio gini kita masih tinggi. Sepanjang 10 tahun terakhir, berada di rentang 0,38 hingga 0,40. Artinya, ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius," jelasnya.

Meski begitu, Said mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan sumber-sumber anggaran pembangunan, agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen

Terbaru melalui instruksi presiden, pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja negara. Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis, seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi.

Khusus terkait gizi anak, pemerintah di bawah nahkoda Presiden Prabowo menghadirkan program Makan Bergizi Gratif (MBG). Program ini dinilai bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Tentu ini bukan program sekali jadi, akan tetapi harus berkelanjutan. Bila dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcomenya untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat," katanya.

Said berujar, untuk melaksanakan MBG, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiap-tiap wilayah. Dengan standar produk dan layanan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG.

"Langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK yang berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah yang terus menurun sejak paska pandemi," ujarnya.

Pada sektor hulu, Program MBG dapat mendorong permintaan kebutuhan bahan makanan. Dengan demikian Bapanas juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasoknya di tiap tiap wilayah.

Permintaan berskala besar ini akan memberi nyawa rangkap bagi para petani dan peternak lokal. Dari sisi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah bisa fokuskan pada petani, peternak dan UMK yang menopang Program MBG ini.

"Program MBG juga bisa menjadi pijakan awal kita memulai kemandirian pangan nasional," jelas Said.

Selain itu, lanjut Said, jika langkah besar ini bisa diorganisir dengan baik, maka dengan sendirinya akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial. Mengingat alokasi anggaran bansos sangat besar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak membawa dampak pemberdayaan.

Di luar APBN, Said melanjutkan, Presiden Prabowo juga mendorong konsolidasi Badan Usah Milik Negara (BUMN). Salah satunya pembentukan super holding Danantara.

"Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, sebab dengan capital expenditure (capex) yang besar dari Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional," kata Said.

Menurut Said, langkah ini bisa menjadi tonggak penting bagi perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung oleh BUMN. Namun sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri yang menjadi rantai pasok global.

Said berkeyakinan, jika dua pilar APBN dan BUMN programnya dapat teroganisasi dengan baik, maka Indonesia bisa meraih pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persenan.

"Dan pertumbuhan ekonomi yang di topang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih inklusif," pungkas Said.

(ory/ory)