KILAS INTERNASIONAL
CNN Indonesia
Senin, 10 Feb 2025 06:45 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --
Wacana relokasi warga Palestina yang dikecam komunitas internasional sampai manuver kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump meramaikan berita internasional selama akhir pekan.
Berikut kilas berita internasional:
PM Israel Netanyahu: Silakan Dirikan Negara Palestina di Arab Saudi
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyindir agar Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah yang diklaim milik mereka sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan Channel 14 Israel pada Kamis (8/2), sekaligus menegaskan kembali penolakan terhadap hak penentuan nasib bagi rakyat Palestina.
"Saudi bisa menciptakan negara Palestina di Arab Saudi, mereka punya banyak lahan di sana," kata Netanyahu.
Saudi soal Netanyahu Ejek Negara Palestina: Pindahkan Israel ke Alaska
Anggota Dewan Syura Arab Saudi, Yousef bin Trad Al-Saadoun, membalas ejekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyarankan agar negara Palestina didirikan di Arab Saudi.
Sebagai balasan, Al-Saadoun menyindir Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebaiknya memindahkan Israel ke Alaska dan nantinya berpindah ke Greenland setelah wilayah itu dicaplok.
Dalam opininya yang dimuat di surat kabar Saudi Okaz, dikutip dari Middle East Monitor, pada Jumat (9/2), Al-Saadoun mengkritik kebijakan Trump di Timur Tengah yang dinilainya gegabah dan mengabaikan saran para ahli.
Daftar Kebijakan Kontroversial Trump Periode Kedua Bikin Geger Dunia
Presiden Donald Trump merilis sederet kebijakan baru yang dianggap kontroversial di periode kedua memimpin Amerika Serikat.
Trump resmi menjadi presiden pada 20 Januari. Tak lama setelah itu, dia meneken serangkaian perintah eksekutif (executive order) mencakup hukuman mati dan tindakan keras ke imigran ilegal.
Beberapa hari kemudian, dia menandatangani sejumlah perintah eksekutif yang baru.
(rds)