Sederet Dampak Pemangkasan Anggaran Rp306 T di Kabinet Prabowo

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah menteri dan kepala badan mengungkapkan dampak pemangkasan anggaran Rp306,69 triliun di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mengatakan pembangunan infrastruktur terganggu imbas efisiensi itu. Anggaran PU yang dipotong tak tanggung-tanggung, tembus Rp81 triliun.

Ada juga yang tak terdampak pemotongan tersebut. Misalnya, Kementerian Sosial yang mengatakan anggaran khusus bantuan sosial (bansos) tak diutak-atik.

Belanja bansos memang tak boleh diganggu gugat, meskipun ada efisiensi besar-besaran. Ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengecualikan bansos dan belanja pegawai dari pemotongan.

Ini daftar dampak pemangkasan anggaran Rp306 triliun yang dirasakan kementerian/lembaga (K/L):

1.Kementerian PU

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan pagu anggaran awal mereka seharusnya Rp110 triliun. Operasional Kementerian PU kini terganggu, begitu pula dengan pembangunan infrastruktur semacam jalan dan bendungan.

"Tentunya terganggu (dengan pemangkasan anggaran). Ya mungkin semua ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu, semuanya," ungkap Diana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).

Meski begitu, Diana menegaskan tidak semua pembangunan infrastruktur terhambat. Ia menyebut pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan.

Misalnya, infrastruktur yang dibangun menggunakan dana hibah luar negeri (HLN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN).

2. Kemenko Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada program-programnya. Instruksi Presiden Prabowo itu hanya menyasar belanja K/L.

"Efisiensi anggaran itu tidak ke program, tapi ke belanja di masing-masing kementerian/lembaga (K/L)," kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

"Semua (program dan insentif untuk industri) tidak ada yang kena (pemotongan), program (Kemenko Perekonomian) semua jalan," tegasnya.

Kendati, kondisi kantornya berkata lain. Lampu-lampu di Kemenko Perekonomian tampak lebih redup dari biasanya.

Ini terjadi usai anggaran Kemenko Perekonomian kena sikat 52,5 persen. Airlangga pun mengakui kantornya memang tengah menghemat penggunaan listrik.

3. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bahkan tak lagi memberikan jatah bahan bakar minyak (BBM) untuk para pejabatnya. Kebijakan ini berlaku untuk eselon I dan eselon II.

"Pejabat eselon I dan II itu tidak kami berikan lagi alokasi untuk BBM," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto, Kamis (6/2).

Anggaran Kemenperin kena pangkas 43,3 persen dari Rp2,5 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Berbagai penghematan pun ditempuh, selain menghapus jatah BBM pejabat.

Kemenperin bahkan menerapkan skema kerja di luar kantor atau work from anywhere (WFA). Berdasarkan perhitungan internal, WFA diklaim sangat membantu mengurangi biaya listrik serta air.

"Kami sudah menghitung bahwa setiap orang yang ada di depan lift mencet tombol lift itu cost-nya Rp2.000 dan di gedung ini ada sekitar 2.500 orang. Kalau pagi naik ke atas, kemudian siang turun istirahat makan, balik lagi naik ke atas, dan turun lagi, bisa empat kali lebih untuk naik-turun. Kalau dikali 2.500 orang, lumayan," jelasnya.

"Bahkan dari perangkat elektronik di luar kebutuhan langsung untuk bekerja, seperti laptop, komputer, printer, dan lainnya itu 500 kilowatt yang kami butuhkan untuk operasi gedung ini," tambah Eko.

4. Kementerian Kebudayaan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut anggaran kementeriannya tersisa kurang dari Rp1,3 triliun. Ini terjadi selepas ada penghematan anggaran lebih Rp1 triliun dari pagu awal sebesar Rp2,3 triliun.

Namun, efisiensi anggaran kementeriannya belum final. Fadli menekankan masih ada pemilahan untuk anggaran yang memang benar-benar tak bisa dicoret atau ditekan nominalnya.

"Kita harus mencari mana yang memang sifatnya wajib, yang memang bagian dari dukungan manajemen dan lain-lain, dan terutama kita ingin kegiatan-kegiatan program itu bisa kita selenggarakan dengan efisien. Low budget, tapi high impact," ungkap Fadli di Museum Muhammadiyah, Kompleks Kampus UAD, Bantul, DIY, Senin (3/2).

"Kita akan menyesuaikan dan tentu ini juga menjadi tantangan bagi kita. Karena kebudayaan ini kan harus kerja besar dari semua orang. Bukan hanya kegiatan kementerian, tapi bagaimana menggerakkan ekosistem," tambahnya.

5. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan anggaran instansinya dipangkas sampai 60 persen. Sehingga uang yang tersisa hanya Rp191 miliar.

Meski begitu, ia menegaskan kebijakan efisiensi sudah menjadi keputusan pemerintah. Arief menekankan langkah ini perlu dilakukan untuk mengalokasikan dana ke sektor yang lebih prioritas.

"Enggak apa-apa, kan semua kementerian/lembaga ada efisiensi," ucap Arief di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

"Badan Pangan tentunya sangat memahami kondisi hari ini, sehingga ada prioritas-prioritas di tempat lain yang lebih baik. Jadi, prioritas di Badan Pangan kita adjust, termasuk perjalanan dinas dan lain-lain," tegasnya.

6. Kementerian Sosial

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bansos tak terdampak penghematan besar-besaran di Kabinet Merah Putih. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengutip langsung arahan Presiden Prabowo.

"Yang jelas bahwa seperti arahan presiden yang tidak akan dipotong adalah bansos, program yang langsung untuk rakyat. Misalnya, program PKH, PBI, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Itu tidak akan dikurangi sedikit pun," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (6/2)

"Bahkan ada kemungkinan jika memang diperlukan presiden akan menambah (bansos), terutama yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan," tegas Gus Ipul.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)