1 day ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengaku tak ambil pusing apabila istana menolak usulnya agar dana zakat dari masyarakat dipakai pula untuk membantu program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kita tidak masalah jika istana tidak berkenan dengan usulan penggunaan zakat, infak, dan sedekah untuk MBG," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).
Sultan mengklaim gagasan yang dilontarkan agar dana zakat turut digunakan untuk membiayai MBG sebatas usulan alternatif untuk membantu pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengklaim pihaknya ingin program MBG dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami hambatan pendanaan atau teknis.
"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," jelas senator yang terpiilh dari Dapil Bengkulu tersebut.
Di sisi lain, Sultan mendorong sejumlah lembaga zakat hingga ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengkaji skema penggunaan dana zakat untuk membantu program MBG.
Ia menilai hasil kajian itu dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menggunakan dana zakat untuk membantu program MBG.
"Kami mendorong agar Badan Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui Zakat untuk di sampaikan ke pemerintah," jelas Sultan.
Sultan mengakui syariat Islam telah mengatur secara rinci golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat dan wajib diikuti.
"Namun, khusus infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima dan hukumnya sunnah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya," jelas dia.
Lebih lanjut, Ia mengatakan mayoritas penerima manfaat MBG adalah masyarakat ekonomi kelas menengah-bawah yang membutuhkan bantuan pemerintah untuk memenuhi nutrisi mereka.
Oleh karena itu, Ia menyarankan pemberian MBG yang dibantu oleh dana zakat diperuntukkan kepada anak-anak sekolah yang tergolong berhak menerima zakat.
"Artinya, tidak semua sekolah dan anak diberikan MBG yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah," ujar dia.
"Jadi, Jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Semua tergantung niat dan kemampuan masyarakat," sambung Sultan.
Sebelumnya Kepala Staf Presiden (KSP) AM Putranto memastikan program MBG tak menggunakan dana zakat.
Menurutnya apabila program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto itu menggunakan dana zakat, maka sangat memalukan.
"Jadi tidak ambil ke dana yang lain-lain, beliau [Prabowo] sudah betul-betul luar biasa. Jadi tak ada dibilang ambil dari mana? Zakat. Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami," kata Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1).
Sementara itu, Prabowo merespons dengan menyatakan pemerintah pusat sudah siap untuk memberi makan terhadap anak-anak Indonesia pada tahun ini. Adapun untuk persoalan dana zakat, kata dia, sudah ada yang mengurusnya sendiri.
"Ya yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo kepada wartawan di sela kehadirannya dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis sore ini.
Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyatakan pemerintah pusat membuka kesempatan apabila pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk pula berkontribusi membantu MBG.
"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," pesannya.
(mab/kid)
