13 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Seluruh Indonesia (ADAKSI) bakal menggelar aksi damai di Istana Negara pada Senin, 3 Februari 2025.
Mereka membawa tuntutan agar pemerintah segera membayarkan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN di lingkungan kerja Kemendiktisaintek tahun 2025 serta memastikan pembayaran tukin bagi semua dosen ASN tanpa kecuali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tetap akan turun ke jalan pada 3 Februari 2025 dengan dua tuntutan utama: Segera bayar tukin dosen ASN di Kemendiktisaintek dan berlakukan tukin untuk semua dosen ASN di Indonesia-Tukin For All!" ujar Ketua Koordinator Nasional (Kornas) ADAKSI Pusat Anggun Gunawan melalui siaran persnya, Jumat (31/1).
Tuntutan tersebut berlaku untuk dosen ASN yang mengajar di PTN Satker, BLU, PTNBH, maupun di LLDIKTI sebagaimana hak yang telah diamanatkan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Selama ini, terang Anggun, dosen ASN di kementerian lain telah menerima tukin sejak tahun 2012, sedangkan dosen ASN di Kemendiktisaintek terus diperlakukan tidak adil.
"Sudah cukup! Kami menuntut hak kami yang selama ini diabaikan!" tegas dia.
"Kami tidak meminta belas kasihan, kami menuntut hak kami yang telah tertunda selama 5 tahun," sambung Anggun.
Dia menerangkan aksi tersebut kemungkinan akan melibatkan ribuan dosen yang sudah berniat untuk turut bergerak ke Jakarta. Namun, sambungnya, dari pihak keamanan membatasi peserta aksi tersebut maksimal hanya 300 orang saja.
"Saat ini koordinasi sangat solid. Ada yang melaporkan bahwa dosen dari Sulawesi sudah naik kapal laut, sementara yang lain sudah dalam perjalanan darat. Semangat ini sungguh luar biasa dan mengharukan," ungkap Anggun.
Dosen-dosen yang tidak bisa berangkat, lanjut Anggun, secara sukarela menyumbangkan dana di wilayah masing-masing untuk membantu biaya perjalanan perwakilan yang akan berangkat ke Jakarta.
"Ini adalah bukti bahwa perjuangan ini bukan sekadar aksi, tapi gerakan moral untuk menegakkan keadilan," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengeluarkan surat yang isinya menjelaskan polemik tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN.
Surat bernomor 247/M.A/KU.01.02/2025 tersebut ditujukan kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Surat ditandatangani oleh Sekjen Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang pada 28 Januari 2025.
Surat tersebut menyatakan tukin dosen ASN pada tahun 2020-2024 tak dapat dibayarkan. Sebab, tak ada pengajuan alokasi anggaran untuk pos kebutuhan tersebut sesuai proses birokrasi yang seharusnya.
"Dapat disampaikan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pemberian tukin dosen ASN tidak dapat diberikan, karena tidak dilakukan pengajuan alokasi kebutuhan anggaran dan tidak ditempuh proses birokrasi yang seharusnya, yaitu menerbitkan Perpres tentang Tukin ASN Kementerian dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan dari Perpres tentang Tukin ASN," bunyi salah satu poin di surat tersebut.
Surat tersebut pun menjelaskan bahwa tukin dosen ASN tahun 2020-2024 tak dapat dibayarkan sebelum pemberlakuan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemudian adanya perubahan nomenklatur kementerian yang semula bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengakibatkan keterlambatan pengajuan kebutuhan anggaran tukin dosen ASN.
Imbas keterlambatan pengajuan tersebut, Kemdiktisaintek kini telah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan.
Ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Togar membenarkan isi surat tersebut. Dia pun menjelaskan surat tersebut dibuat sesuai penjelasan dari kementerian nomenklatur yang lama.
"Kalau [kementerian] yang baru bertanggung jawab sejak Oktober 2024. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ketidaksempatan kementerian lalu dan anggaran yang sudah tutup buku. Ini kenyataan yang kita terima bersama," kata Togar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/1).
Dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemdiktisaintek tanggal 23 Januari 2025, Banggar DPR mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran Rp2,5 triliun untuk pemberian Tukin pegawai ASN di lingkungan Kemdiktisaintek.
Kemudian rancangan Perpres terkait tukin ASN telah selesai diharmonisasi dan akan diajukan Kemenpan RB ke presiden untuk ditandatangani. Di saat yang sama, Kemdiktisaintek menyusun Rancangan Peraturan Mendiktisaintek mengenai ketentuan teknis pelaksanaan pemberian tukin dosen ASN.
(ryn/kid)
