3 days ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Ali (62) ingat betul pernah bermimpi punya rumah di Depok, mentok-mentok di Citayam. Mimpi itu sudah di depan mata saat ia mendengar janji dari Joko Widodo (Jokowi) yang ketika itu menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Usai menang Pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi yang didampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin merelokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Ali menjadi salah satu warga yang kena gusur.
Menurut Ali, saat itu Jokowi menjanjikan ganti rugi, bahkan hingga mengganti kandang ayam milik warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Digusur nanti diganti rugi katanya waktu itu, eh ganti untung. Pohon pisang, kandang ayam dibayar, janjinya waktu Pak Jokowi waktu jadi gubernur," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/2).
Tapi janji tinggal janji. Jokowi melenggang maju ke Pilpres 2014. Ahok pun menggantikannya.
Setahun setelahnya, penggusuran dieksekusi di Kampung Pulo. Ratusan bangunan rata dengan tanah. Warga direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat.
Ahok kala itu menyatakan bahwa warga yang akan mendapatkan kompensasi adalah warga yang memiliki sertifikat tanah dan bangunan asli di bantaran Kali Ciliwung.
Sedangkan untuk warga asli DKI Jakarta yang tinggal di kawasan tersebut namun terdampak penertiban, Ahok akan merelokasi warga untuk tinggal di rumah susun.
Tapi boro-boro ganti untung, kata Ali, saat itu dia malah harus mengeluarkan uang lebih untuk memindahkan barangnya.
"Seribu perak enggak dapat, kita malah keluarin uang dari kantong buat bawain barang," ucap dia.
Awal-awal, warga masih dibebaskan dari biaya sewa bulanan. Namun lambat laun, warga diwajibkan membayar Rp300 ribu per bulan.
Ali mendapat unit di salah satu lantai di rusun yang terdiri dari 16 lantai itu. Unit yang ditempati Ali terdiri dari dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Ruang tengah dan dapur menyatu.
Dia mengaku membayar sewa pada beberapa bulan awal. Namun, kondisi ekonominya makin sulit, terutama setelah pandemi Covid-19 menghantam. Ia tak bisa berjualan yang merupakan sumber utama penghasilannya.
Kini, Ali mengaku punya tunggakan sewa rusun hingga Rp23 juta. Bukannya tak mau bayar, ia mengaku untuk makan pun susah.
"Emang enggak ada duitnya, boro-boro bayar ini (rusun), buat makan aja kembang kempis, susah," kata Ali.
Wacana pembatasan sewa rusunawa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji wacana pembatasan masa tinggal penghuni di rusunawa dalam Rancangan Peraturan Gubernur Pengganti Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa.
Pergub itu mengatur sasaran penghuni rusunawa adalah masyarakat terprogram (program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, penertiban ruang kota, dan/atau kondisi lain yang sejenis) dan masyarakat tidak terprogram/umum yang merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pergub itu juga mengatur jangka waktu perjanjian sewa-menyewa bagi penghuni rusunawa, yakni selama dua tahun dan dapat diperpanjang.
Pembatasan masa sewa ini juga dipertimbangkan karena tunggakan biaya sewa rusun saat ini mencapai Rp95 miliar. Di Jakarta, ada 41 lokasi rusunawa dengan total unit 33.830.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan usulan pembatasan bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat lain untuk tinggal di rusunawa dan menikmati subsidi unit hunian.
Ia menjelaskan usulan tersebut masih dalam pembahasan antar-perangkat daerah yang finalisasinya kemungkinan baru selesai pada pertengahan 2025.
"Harapannya dengan pembatasan tersebut para penghuni yang saat ini bertempat tinggal di Rusunawa lebih termotivasi untuk berkarir dalam perumahan, sehingga mampu untuk naik kelas dengan memiliki unit huniannya sendiri," kata Kelik dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2).
Saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Senin (17/2), Kelik mengatakan sewa rusun milik Pemprov Jakarta bakal dibatasi sepuluh tahun bagi warga terprogram dan enam tahun untuk umum. Ia menyebut perhitungan durasi itu juga didasarkan pada waktu pergub revisi terbit.
"Tambah 5 kali perpanjangan, jadi 10 tahun (untuk masyarakat terprogram). Diharapkan setelah 10 tahun mereka sudah banyak pelatihan, dia bisa meningkatkan ekonominya," kata Kelik.
Asa penghuni rusun
Ali menempati hunian rusunawa sejak 2015. Ia mengatakan biaya sewa rusun kini telah naik dari Rp300 ribu per bulan menjadi Rp360 ribu per bulan.
Ia mengaku sudah tahu soal wacana pembatasan masa sewa rusun itu. Ali pun masih berharap pemerintah mengganti rumahnya yang dulu digusur meskipun harus dipotong tunggakannya di rusun.
"Daripada batasin, ganti rugi yang dulu. Saya pengin pindah. Kalau rusun lagi, (jadi) hak milik. Enggak perlu bayar lagi," kata Ali.
Ali mengatakan pengalaman tinggal di rusun juga berbeda dengan di kampung. Menurutnya, warga di kampung lebih bergotong royong.
Ia bercerita beberapa waktu lalu sempat dirawat di rumah sakit. Sementara istrinya di rumah juga tengah sakit.
"Istri saya sakit, saya dirawat di RS, enggak ada yang tahu. Kalau di kampung kan sudah diketok-ketok. Istri enggak makan, cuma minum aja," kata dia.
Warga Rusun Jatinegara Barat lainnya, Awan, menolak wacana pembatasan masa sewa rusun itu. Ia mempertanyakan nasib warga yang tidak mampu jika dibatasi tinggal di rusun.
"Kalau dia pindahin warga, carikan tempat dulu, enggak sembarangan usir kan. Enggak mungkin kayak usir ayam," kata Awan.
Awan memahami soal warga yang menunggak bayar sewa rusun karena keterbatasan ekonomi. Namun, ia berharap hal itu tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk membatasi masa sewa rusun.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau juga menolak wacana pembatasan masa sewa rusun.
Bun meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk mengkaji kembali wacana itu dengan melibatkan warga dalam setiap pembahasannya.
"Pemprov DKI Jakarta harusnya sudah tahu kalau banyak warga menolak wacana ini. Masa sih dengan penolakan sebegitu banyaknya rencana ini masih mau dilanjutin?" kata Bun.
(yoa/tsa)
