Cerita Yosafat, Infrastruktur Jokowi dan Pengerek Daya Saing Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Bagi sebagian orang, pembangunan infrastruktur mungkin cenderung berupa proyek-proyek canggih dan megah seperti kereta cepat, bandara hingga stadion kelas dunia. Namun tidak bagi Keisya dan Yosafat, warga di Naioni, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Baginya, pembangunan infrastruktur sesederhana jalan daerah yang terhubung dan dalam kondisi layak dilalui agar masyarakat di kampung halamannya dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Sebab, kondisi jalan penting yang ada di kelurahannya cukup memprihatinkan.

"Jalan ini sebelum direnovasi memang cukup parah. Kami kalau ke sini jalan lubang-lubang sekali, jadi kalau anak-anak sekolah mau ke sekolah juga setengah mati, kendaraan mau ke sana juga jarang karena jalannya rusak dari sini sampai di ujung itu rusak parah," ungkap Yosafat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan di NTT, Kamis (1/10).

Syukurnya, jalan itu kini sudah diperbaiki oleh pemerintah karena masuk dalam proyek pembangunan dan perbaikan jalan 27 ruas jalan sepanjang 217 kilometer di NTT. Dengan begitu, akses jalan yang layak kini sudah dapat dinikmatinya.

"Sekarang sudah menikmati infrastruktur jalan bagus, kami ke tempat kerja pun sudah tidak terlambat, anak sekolah juga sudah bisa dengan motor, sudah bisa menikmati jalan, tidak terlambat lagi ke sekolah, tidak seperti dulu, dulu kan susah sekali," ucapnya.

Cerita Yosafat boleh jadi salah satu contoh bahwa pembangunan infrastruktur sesederhana apa pun dapat sangat berarti bagi masyarakat untuk aktivitasnya sehari-hari sampai menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing mereka.

Maka tak heran jika Presiden Jokowi berulang kali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah pekerjaan penting yang harus dilakukan pemerintah untuk rakyatnya.

"Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang, mobilitas orang, dan mempercepat pengiriman logistik," kata Kepala Negara.

Hal ini pula yang menjadi salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD adalah instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Secara kerangka konseptual, IDSD sama dengan Global Competitiveness Index (GCI), tingkat daya saing negara yang diterbitkan World Economic Forum (WEF), namun indikator dan metode pengukurannya disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia.

Menurut IDSD, pembangunan sarana dan prasarana dasar penunjang layanan publik, pendidikan, dan kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat mengangkat tingkat daya saing daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang layanan publik, pendidikan, dan kesehatan masyarakat rupanya mampu mengangkat tingkat daya saing sejumlah daerah di Indonesia.

Setidaknya hal ini tercermin dari IDSD yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah," terang Laporan Indeks Daya Saing Daerah 2023.

Secara kerangka konseptual, IDSD sama dengan Global Competitiveness Index (GCI), tingkat daya saing negara yang diterbitkan World Economic Forum (WEF), namun indikator dan metode pengukurannya disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia.

Pada 2023, IDSD nasional menghasilkan nilai 3,44 dari 5. Sementara menurut provinsi, Jakarta keluar sebagai provinsi dengan tingkat daya saing tertinggi di Indonesia. Nilainya mencapai 3,97 dari 5 atau melebihi capaian nasional.

Kemudian, diikuti oleh Jawa Tengah 3,89, Bali 3,85, DI Yogyakarta 3,84, dan Jawa Timur 3,78. Selanjutnya ada Jawa Barat 3,76, Sulawesi Selatan 3,7, Banten 3,6, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sama-sama mendapat nilai 3,58 dan menjadi 10 besar di IDSD 2023.

Sepuluh provinsi ini dapat mendominasi peringkat IDSD karena memiliki tingkat daya saing yang lebih baik berkat ketersediaan fasilitas publik, pendidikan sampai kesehatan bagi masyarakat.

Misalnya, dalam hal pembangunan rumah sakit (RS) kelas A. Data Kementerian Kesehatan mencatat Jakarta memiliki RS kelas A yang lebih banyak dari daerah lain.

Jumlah RS kelas A di Jakarta sebanyak 14 RS sampai 31 Oktober 2022. Sementara di Jawa Barat sebanyak 10 RS, Jawa Tengah 9 RS, Jawa Timur 5 RS, dan Yogyakarta 3 RS kelas A.

Sementara data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat Jawa Timur memiliki jumlah sekolah terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 67.400 sekolah pada tahun ajaran Semester 2024/2025.

Jumlah sekolah itu mencakup jenjang TK, KB, TPA, SD, SMP, SMA, SMK sampai SLB. Sedangkan Jawa Barat memiliki 62.710 sekolah, Jawa Tengah 53.046 sekolah, Sumatera Utara 23.554 sekolah, dan Sulawesi Selatan 16.315 sekolah.

Tak hanya mencukupi dari sisi pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga memberikan berbagai program penunjang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Misalnya dengan menghadirkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Begitu juga dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung ketersediaan pembiayaan pendidikan bagi masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk didapatkan generasi muda Indonesia. Sebab, pendidikan akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan persaingan ke depan yang semakin sulit.

"Yang namanya sumber daya manusia itu menjadi kunci persaingan antarnegara, persaingan antarindividu dengan individu. Oleh sebab itu, anak-anak kita harus sekolah semuanya," ucap Jokowi.

"Saya tidak mau anak-anak kita ada yang tidak sekolah gara-gara orang tuanya tidak mampu membiayai. Semua harus sekolah," sambungnya.

Maka dari itu, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.

Anggaran ini selanjutnya digunakan untuk pembangunan sekolah secara fisik maupun memperbaiki kualitas sekolah, tenaga pendidik hingga kurikulum dan pembiayaan pendidikan bagi pelajar.

Kontribusi UMKM Bagi Daya Saing

Tingkat daya saing daerah juga dipengaruhi oleh keberlangsungan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masing-masing daerah. Sebab, UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp9.580 triliun pada Agustus 2023. Kontribusi ini mencapai 61 persen dari total PDB nasional.

Adapun kontribusi ini disumbang dari 65,5 juta UMKM yang ada di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM ini setara 99 persen dari seluruh unit usaha yang ada di Tanah Air.

Sementara menurut IDSD 2023, salah satu indikator yang diukur dalam tingkat daya saing daerah adalah penyediaan sistem keuangan, khususnya pembiayaan kepada UMKM maupun perusahaan rintisan (startup).

Pembiayaan ini baik yang berasal dari lembaga ventura maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah. Dengan merujuk indikator tersebut, Jakarta menjadi provinsi dengan peringkat IDSD tertinggi dalam hal indikaktor sistem keuangan termasuk pembiayaan kepada UMKM.

Jakarta mendapat nilai mencapai 4,16 dari 5. Kemudian diikuti Jawa Barat 3,61, Sulawesi Selatan 3,51, Jawa Timur 3,49, dan Jawa Tengah 3,44.

Capaian ini tentunya tak lepas pula dari kebijakan dukungan pemerintah pusat terhadap UMKM di daerah. Salah satunya dalam bentuk aplikasi katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Aplikasi ini seperti aplikasi e-commerce pada umumnya, namun berisi unit usaha yang dapat menawarkan produknya untuk pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan.

Dengan begitu, UMKM dapat lebih mendominasi pasar nasional, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah. Artinya, UMKM dapat memperluas pasar produknya dengan mengikuti e-katalog ini.

Pun begitu dengan pemerintah jadi memiliki opsi pengadaan barang/jasa yang berasal dari produk lokal, sehingga dapat turut mengurangi impor.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan KemenKopUKM terus mendorong pertumbuhan bisnis UMKM, yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dukungan pun diberikan mulai dari kemudahan akses permodalan, pemasaran, legalitas hingga pemanfaatan teknologi.

"Walaupun skala usahanya kecil, tetapi kontribusinya cukup besar bagi perekonomian. Usaha mikro juga melakukan penyerapan tenaga kerja, dan ekonomi digital yang cukup besar," ucapnya pekan ini.

Yulius menegaskan, transformasi usaha mikro menjadi penting karena secara jumlah, usaha mikro mencapai 99 persen menempati porsi terbesar dalam struktur pelaku usaha nasional dan telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Namun diakuinya, mereka masih menghadapi hambatan dalam pengembangan usahanya. Mulai dari akses permodalan, aspek pemasaran, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, bahan baku, pemenuhan legalitas dan sertifikasi usaha, serta kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan bisnisnya.

"Kondisi ini berimbas pada belum optimalnya kemampuan beradaptasi dan daya saingnya dalam dinamika lingkungan bisnis dan perubahan teknologi yang cepat," kata Yulius.

(asa)