Yogyakarta, CNN Indonesia --
Aksi unjuk rasa sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, diwarnai kericuhan, Jumat (7/2) petang.
Kericuhan bermula ketika puluhan PKL yang melakukan aksi protes relokasi sejak Jumat siang, memilih tetap bertahan di depan kantor DPRD DIY hingga malam hari.
Orasi masih dilakukan menjelang adzan Maghrib. Sampai sekitar pukul 18.30 WIB, mendadak sekelompok pria datang dari arah selatan Jalan Malioboro mendatangi arah kerumunan peserta aksi yang mayoritas ibu-ibu PKL.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka datang dengan marah-marah, tak sedikit yang mengumpat ke arah pedemo. Beberapa yang lolos dari pengamanan polisi dan Satpol PP lalu menyerang seorang pria peserta aksi.
Salah seorang dari kelompok penyerang terdengar emosi lantaran tak terima dengan aksi pemblokiran jalan.
Berdasarkan pantauan, nampak satu orang dari kelompok massa aksi terkena bogem mentah. Beruntung, petugas kepolisian dan Satpol PP bisa mengamankannya ke dalam Kantor DPRD DIY.
Para PKL peserta unjuk rasa akhirnya juga dievakuasi menuju ke dalam Kantor DPRD DIY. Puluhan personel Polresta Yogyakarta dan Satpol PP setempat mengamankan area sekitar.
Diberitakan sebelumnya, puluhan PKL bekas penghuni lapak Teras Malioboro 2, Kota Yogyakarta melakukan aksi unjuk rasa hingga pemblokiran atau blokade paksa jalan pada Jumat (7/2) sore.
Puluhan PKL tersebut mulanya melakukan aksi protes di Kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro pada Jumat siang terkait relokasi yang dilakukan Pemkot Yogyakarta-Pemda DIY terhadap pedagang dari Teras Malioboro 2 ke dua lokasi lapak baru di Ketandan dan Beskalan.
Mereka berniat menagih janji DPRD DIY yang disebut sebelumnya telah menyepakati akan mempertemukan berbagai pihak untuk mendapatkan solusi dari relokasi PKL ini.
Kendati, tak satu pun anggota dewan datang menemui mereka sampai sore hari. Para PKL pun akhirnya mulai melakukan blokade Jalan Malioboro, tepatnya di depan Kantor DPRD DIY.
Pemblokiran jalan ini membuat kendaraan sempat tersendat sebelum petugas kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke Jalan Sosrowijayan. Beberapa pengemudi pun akhirnya terpaksa putar balik.
"DPRD tidak serius menangani masalah ini, DPRD DIY berlokasi di Malioboro, setidaknya kan tahu persoalan PKL, tapi kenapa seakan-akan tutup mata, tutup telinga. Itu yang menyebabkan kemarahan para PKL agar mendengar aspirasi kami," kata Perwakilan PKL Teras Malioboro dari Paguyuban Tridharma, Supriyati.
Supriyati menuturkan bahwa aksi ini dilakukan salah satunya atas dasar nasib pedagang yang omzetnya terus menurun pascarelokasi dari Teras Malioboro 2 ke Ketandan dan Beskalan, 15 Januari 2025 lalu.
"Bukan makin baik tapi makin buruk, bahkan dari kami sebagian besar dari buka (Januari) sampai sekarang belum laku jualannya. Ya, nol Rupiah. Saya sendiri nol," kata Supriyati.
Padahal, klaim Supriyati, sejak direlokasi dari area selasar ke Teras Malioboro 2 pada 2022 silam, pendapatan para PKL juga sudah menurun drastis.
Para PKL meyakini situasi ini terjadi karena proses relokasi yang kurang partisipatif dan tak transparan. Para pedagang tak punya banyak pilihan ketika ditempatkan di lapak baru yang aksesibilitasnya buat pengunjung dianggap buruk.
Dua lokasi baru dianggap lebih tidak representatif atau terlalu 'tersembunyi' dari area pedestrian dibanding Teras Malioboro 2 yang ada di pinggir jalan.
"Kemudahan buat pengunjung masuk itu masalahnya, kalau dulu kan (di selasar) pengunjung lewat, ada yang bagus, beli. Sekarang, harus ada effort buat masuk ke Beskalan, Ketandan. Lagian bisa kita lihat sendiri sudah banyak toko yang menjual seperti yang kita jual," ungkapnya.
Oleh karenanya, seperti apa yang telah disuarakan lewat aksi-aksi turun ke jalan sebelumnya, para PKL menuntut kepada pemerintah dan DPRD soal penuntasan transparansi administrasi proses relokasi pedagang Teras Malioboro 2.
Selain itu, PKL Malioboro dan seluruh elemen rakyat dilibatkan secara partisipatif dalam pengembangan kawasan di Yogyakarta.
Kemudian, mendesak DPRD DIY bertindak serta bersikap tegas dan serius terhadap persoalan relokasi PKL Malioboro dengan cara mendukung penuh atas perjuangan dalam mencari keadilan.
Selain itu juga meminta jaminan hidup pascarelokasi bagi pedagang Teras Malioboro 2. Jika tidak, PKL meminta supaya diberi kesempatan untuk bisa berjualan kembali di selasar pada waktu-waktu tertentu.
(kum)