Deret Respons Pejabat Terkait Usulan Naik Transportasi Umum

Jakarta, CNN Indonesia --

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mengusulkan wacana para pejabat negara untuk menggunakan transportasi umum saat beraktivitas.

Usulan ini muncul buntut sorotan terkait pengawalan terhadap mobil para pejabat negara.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan merujuk pada sejumlah aturan pada dasarnya penggunaan sarana dan prasana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang.

"Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Djoko dalam keterangannya.

Kata Djoko, esensi dari pengawalan tidak lain adalah untuk memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal.

Namun, dengan kondisi kemacetan di Jakarta, Djoko menilai pengawalan sebaiknya dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan untuk para pejabat negara lain, diusulkan untuk menggunakan transportasi umum. Apalagi, cakupan transportasi umum di Jakarta mencapai 89,5 dari luas wilayah.

"Di Kota Jakarta, semua perumahan dan kawasan permukiman sudah dilayani angkutan umum. Setiap keluar dari hunian di Jakarta, tidak sampai 500 meter kita dipastikan mendapatkan halte atau bus stop angkutan umum," katanya.

"Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum," imbuhnya.

Djoko bahkan menyebut jika setiap hari lebih dari 100an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, maka jalanan di Jakarta akan semakin macet.

Selain itu, pengawalan itu juga berpotensi membuat pengguna jalan menjadi stres dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal.

Atas dasar ini, Djoko meminta para pejabat negara untuk bisa membiasakan diri menggunakan transportasi umum saat beraktivitas.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," tutur dia.

Usulan menggunakan transportasi umum ini pun mendapat berbagai respon dari para pejabat negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya tak perlu diajari untuk naik angkutan umum lantaran pernah menjadi sopir angkot.

"Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," kata Bahlil di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

Bahlil juga menyatakan dirinya tak perlu diajarkan untuk naik angkot, sebab ia sudah mengetahuinya. Ia pun mengklaim tak masalah jika diminta untuk naik angkutan umum.

"Enggak ada masalah. Tapi enggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti ajak saya saja yang jadi pembicara," ujar Bahlil.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadji hanya merespons bahwa dirinya mengikuti mengikuti arahan terkait penggunaan mobil dinas.

Namun, Budi Arie tak banyak bicara soal tertarik atau tidak menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke kantornya.

"Kami ikut perintah dan arahan Presiden," kata Budi Arie kepada wartawan, Minggu (2/2).

Respons berbeda disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. Ia mengaku tertarik menggunakan sepeda untuk berangkat ke kantornya.

Kata dia, jarak rumahnya dengan Kantor Komdigi sejauh 15 km. Beberapa waktu lalu, Meutya mengaku terbiasa bersepeda road bike 40-50 Km, dalam sebulan sekali dapat bersepeda sejauh 100 Km.

"Nanti kita coba dulu ya, sudah lama enggak sepedaan semoga masih kuat he-he," kata Meutya kepada wartawan, Minggu (2/2).

Hampir serupa, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan kalau permintaan ini muncul untuk menghilangkan pengawal bagi pejabat, maka dirinya lebih memilih menggunakan sepeda motor.

Nusron menyebut dengan menggunakan sepeda motor perjalanan bisa menjadi lebih cepat.

"Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-sekali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor. Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek, itu malah lebih pendek," ucap Nusron kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2).

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku dirinya bersedia naik transportasi umum, asalkan layanannya sudah siap.

"Kalau transportasi umumnya sudah siap kenapa tidak," kata HNW di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (31/1).

"Anda lihat sekarang, ke sini (Gedung DPR-MPR), transportasi umumnya dari mana? Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti di-bully lagi 'itu pada telat'," tuturnya.

Sedangkan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyatakan tak ada masalah dengan penggunaan transportasi umum untuk pejabat.

Sebab, menurut dia layanan transportasi umum saat ini sudah bisa memudahkan masyarakat.

"Kalau dulu kan kita ribet untuk pergi ke stasiun dan lain-lain, tapi sekarang kan udah sangat mudah. Jadi memang nggak ada yang salah dengan transportasi umum. Bahkan itu lebih bisa menghemat waktu ketika keadaan macet dan lain-lain itu bisa predictable," kata dia.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan juga mengaku tak masalah jika diminta untuk naik transportasi umum. Ia juga mengatakan dirinya sudah akrab dengan transportasi umum.

Namun, Zulhas, tak bisa dilakukan dalam setiap kegiatan. Sebab, bila jadwal cukup padat maka mau tidak mau menggunakan kendaraan dinas dengan kawalan.

"Jadi bukan buat gaya-gayaan. Kalau perlu cepat, baru. Kalau nggak, kita juga bisa sambil lari, bisa naik ojek, tidak ada masalah," ucap dia.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]