1 day ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Aktivis 98, Haris Rusly Moti menilai bahwa saat ini kepentingan geopolitik mulai menunggangi situasi sosial melalui sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan sebagai dasar dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah kebijakan yang dimaksud, antara lain seperti keputusan untuk bergabung menjadi anggota BRICS, kebijakan untuk membentuk Danantara dan Bank Emas, kebijakan untuk mewajibkan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, kebijakan efisiensi untuk mengendalikan hutang luar negeri dan mencegah kebocoran, hingga program hilirisasi komoditi.
"Saya melihat saat ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui social media dan open source," kata Haris Rusly.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Prabowo memiliki jiwa patriotik yang membuatnya tak pernah memecah belah maupun membenturkan masyarakat terkait urusan kekuasaan. Salah satunya, ketika masyarakat dibuat bingung dengan influencer dan buzzer, hingga membenturkan beberapa kelompok.
Kemunculan protes dan kritik disebut Haris Rusly sebagai salah paham terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, meski dasar dan arah terobosan Prabowo sudah tepat, namun dibutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya.
Bukan hanya mahasiswa dan masyarakat, para pemangku kebijakan di pusat dan daerah pun masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian terkait pelaksanaan program-program strategis Prabowo.
"Oleh karena itu wajar jika terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa, sebagai contoh isu yang diangkat gerakan mahasiswa justru mempersoalkan soal efisiensi yang ditujukan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan hutang luar negeri yang sudah menggunung," ujar Haris Rusly.
Dirinya menilai hal ini sebagai anomali. Pasalnya, persoalan hutang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang sudah diperjuangkan selama puluhan tahun oleh gerakan sosial di Indonesia.
Anomali seperti ini, lanjut Haris Rusli, bisa saja terjadi karena salah paham, atau karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Haris Rusli menyatakan setuju atas kritik terhadap anggaran pendidikan, termasuk anggaran riset dan kajian yang semestinya tidak menjadi objek efisiensi. Dia menjelaskan, nyawa pendidikan tinggi terletak pada riset, inovasi dan pengabdian.
"Jikapun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, mesti dilakukan secara hati hati agar tidak mengurangi kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan para pendidik, akibat berkurangnya biaya pendidikan," paparnya.
Haris Rusli optimis, rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan Pemerintah dan DPR akan berpihak pada kemajuan pendidikan nasional, termasuk kemajuan riset dan inovasi yang dipimpin oleh perguruan tinggi. Sehingga, Indonesia akan dapat tampil menjadi bangsa inovator, bukan bangsa yang hanya bisa menggunakan produk teknologi asing.
"Saya yakin kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian presiden Prabowo. Karena memang betul, yang kita bangun adalah jiwa dan raga pelajar dan mahasiswa kita. Kewajiban untuk memenuhi gizi pelajar sekaligus menjaga agar kualitas pendidikan dan fasilitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dikurangi," ujar Haris Rusli.
Haris Rusli mengingatkan, yang harus dihindari adalah hal efisiensi anggaran berupa penghapusan beasiswa untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) anak-anak sekolah kelas menengah yang sebenarnya tidak kekurangan gizi.
Haris Rusli melihat, kritik dan masukan tersebut sudah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad, yakni bahwa tidak ada efisiensi yang mengurangi beasiswa dan kualitas pendidikan tinggi.
Dirinya meyakini, kritik terkait tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan makan bergizi gratis akan direspons secara baik oleh pemerintah.
"Presiden Prabowo saya yakin akan konsisten melaksanakan efisiensi pada sektor sektor yang menerima anggaran realokasi dan refokusing anggaran hasil penghematan. Saya yakin efisiensi akan dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis," pungkasnya.
(rir/rea)
