5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/1).
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan dua poin penting dalam forum tersebut. Ia berharap pendampingan serta pengawasan dari KPK terkait penyelenggaraan haji khususnya pada tahun ini.
Kata dia, kehadiran KPK dapat memberikan efek kejut bagi siapa pun yang berniat menyalahgunakan kewenangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini sudah ada Peraturan Presiden yang menjelaskan bahwa BPH akan fokus dalam penyelenggaraan haji tahun depan sehingga kami meyakini tidak ada tumpang tindih kewajiban. Di samping pengawasan dan kontrol dari KPK berdampak secara psikologi bagi oknum yang main-main dengan penyelenggaraan haji," ujar Nasaruddin.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menambahkan selain menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas fungsi masing-masing lembaga, KPK akan mendorong pengelolaan dana haji secara transparan dan akuntabel dalam bentuk dukungan pengawasan.
Hal itu sebagaimana mandat yang diberikan kepada KPK melalui Pasal 6 huruf a dan c UU KPK untuk melakukan pencegahan korupsi dan monitoring.
"Pencegahan sudah jelas melalui pelaporan gratifikasi maupun kepatuhan LHKPN. Sementara monitoring ini merupakan pengawasan," tutur Setyo.
"Dalam konteks ini, KPK akan mendampingi bagaimana tata kelola penyelenggaraan haji yang sebaik-baiknya," lanjut dia.
Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Setyo, KPK menindaklanjuti pengawasan penyelenggaraan haji.
Untuk itu, KPK mendorong Kemenag, BPKH dan BPH agar saling bersinergi sehingga tidak tumpang tindih dalam pengelolaan penyelenggaraan haji.
Terlebih jika nantinya penyelenggaraan haji akan diampu oleh BPH selaku regulator.
"Agar tidak tumpang tindih, kami perlu mengkaji pembagian tugas, baik sebagai regulator dan operator haji antara Kemenag, BPKH dan BPH, sehingga tercipta harmonisasi regulasi dan hubungan kelembagaan. Berikutnya, KPK akan mengawasi transparansi dana haji yang dikelola mengingat dana haji ini tidak sedikit," ungkap Setyo.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono meminta BPH agar secara kelembagaan dapat mengampu tugas sebagaimana yang telah diemban Kemenag.
"Lahirnya BPH ini kami dorong untuk penegasan dalam proses anggaran karena BPH merupakan badan negara, normatifnya penganggarannya harus dilaporkan secara transparan," kata Agus.
"Kemudian jangan ada penyalahgunaan ketika ada pengadaan barang jasa, mengingat adanya pengadaan barang di dalam negeri maupun luar negeri (kebutuhan penyelenggaraan haji) yang dapat menggunakan tolok ukur pada setiap instrumen," sambungnya.
Merespons itu, Ketua BPH Mochamad Irfan Yusuf mengatakan jajarannya berkomitmen menjunjung nilai integritas dalam penyelenggaraan haji tahun depan.
Irfan menegaskan amanat yang diemban BPH merupakan bentuk pengabdian serta pelayanan kepada publik.
"Selama ini penyelenggaraan haji berlangsung baik. Bahkan, tahun ini biaya haji menurun dari tahun sebelumnya. Kami akan mengedepankan prinsip tiga sukses; mulai dari sukses secara ibadah, sukses secara ekonomi dalam konteks mendorong perekonomian negara, dan sukses menciptakan peradaban bagi masyarakat Indonesia," tutur dia.
Senada dengan Irfan, Kepala BPKH Fadlul Imansyah berujar pihaknya akan senantiasa mengedepankan nilai integritas dan transparansi dalam mengelola keuangan haji. Sebab, bagi dia, itu merupakan tanggung jawab besar sekaligus wujud pengabdian kepada masyarakat.
Rakor tersebut menjadi awal koordinasi empat lembaga dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di tahun ini. KPK melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring selanjutnya akan menjalin komunikasi dengan Kemenag, BPH dan BPKH untuk memastikan tata kelola ibadah haji tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya optimal.
Turut hadir dalam agenda tersebut ialah Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Fitroh Rohcahyanto dan Agus Joko Pramono, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, serta pejabat struktural lainnya dari keempat lembaga.
(ryn/isn)
