Mahasiswa Bali Geruduk DPRD, Tolak Pemotongan Anggaran Pendidikan

4 days ago 10

Denpasar, CNN Indonesia --

Sejumlah kelompok mahasiswa, termasuk yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar maraton aksi mulai Senin (17/2) ini hingga Rabu (19/2) di sejumlah daerah Indonesia secara serentak.

Tema demonstrasi yang diusung yakni 'Indonesia Gelap'. Salah satu massa mahasiswa yang menggelar aksi pada wal pekan ini adalah di di Denpasar, Bali. Para mahasiswa di Bali yang tergabung dalam 'Aliansi Bali Tidak Diam' melakukan unjuk rasa dan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali, pada Senin (17/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam aksi itu, para mahasiswa juga membawa beberapa spanduk yang bertuliskan,"Pendidikan Dipangkas Habis, Harapan Menipis," dan juga tulisan,"Hemat Pangkal Kaya, Efesiensi Pangkal Kebodohan," serta tulisan,"Indonesia Gelap Darurat Pendidikan,".

Salah satu koordinator aksi yang juga Wakil Presiden BEM Universitas Udayana (Unud) Bali, Ketut Indra Adiyasa, mengatakan kedatangan para mahasiswa di Pulau Dewata itu ke gedung wakil rakyat untuk menuntut pemangkasan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Fokus kita pada pemangkasan anggaran pendidikan. Seperti yang kita tau beberapa hari yang lalu ada Instruksi Presiden (Inpres), Nomor 1, Tahun 2025 yang menyatakan pemotongan anggaran pendidikan atau meng-efesiensikan," kata Indra di lokasi aksi.

Pihaknya menilai efisiensi atau pemotongan anggaran di pendidikan tersebut akan berdampak ke beberapa sektor pendidikan ke depannya.

"Seperti pemotongan KIP (Kartu Indonesia Pintar), pemotongan dana pemulihan di perguruan tinggi tentunya itu juga berpengaruh kepada kita dan termasuk ormawa (organisasi kemahasiswaan) sekalipun. Dan berpengaruh program kerja kita terbatasi oleh para rektorat," tuturnya.

Para mahasiswa di Bali yang tergabung dalam 'Aliansi Bali Tidak Diam' melakukan unjuk rasa dan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali, pada Senin (17/2).Para mahasiswa di Bali yang tergabung dalam 'Aliansi Bali Tidak Diam' mengkritik pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah Prabowo-Gibran dalam aksi di depan  Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (17/2). CNN Indonesia/ Kadafi

Selain itu, menurutnya Pemerintah Indonesia seharusnya memprioritaskan program pendidikan dan kesehatan, bukan malah dua sektor itu jadi pendukung prioritas utama Prabowo-Gibran.

"Pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama malah menjadi prioritas pendukung. Itu yang menjadi fokus kita, kenapa itu bukan dijadikan prioritas utama," ujarnya.

Dalam aksi di depan gerbang kantor DPRD Bali itu, perwakilan mahasiwa ada yang diterima untuk beraudiensi dengan anggota DPRD Bali.

Dan, berikut adalah lima poin tuntutan massa mahasiswa Bali dalam aksi di depan DPRD Bali hari ini.

1. Menuntut semua pihak pemerintah, termasuk Presiden Indonesia serta menteri keuangan untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1, Tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan nomer S/37/MK.02/2025.

2. Mendesak pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan makan bergizi gratis (MBG) serta menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan pada prioritas utama.

3. Mendesak pemerintah untuk segera membayarkan dan menganggarkan tunjangan kinerja dosen atau tukin yang belum dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai hak dosen berdasarkan Undang-undang Nomor 5, Tahun 2014 tentang ASN dan undang-undang nomor 14, tahun 2025 tentang guru dan dosen.

4. Tolak perguruan tinggi untuk mengurus izin tambang dalam pembaruan Undangan-undangan Minerba.

5. Menuntut Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk melakukan pemerataan pendidikan melalui akses pendidikan tinggi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan demi terwujudnya pencerdasan kehidupan bangsa.

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Berita Olahraga Berita Pemerintahan Berita Otomotif Berita International Berita Dunia Entertainment Berita Teknologi Berita Ekonomi