9 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa hingga sejumlah organisasi masyarakat sipil bertajuk "Indonesia Gelap" terjadi di sejumlah daerah termasuk di Jakarta sejak Senin (17/2) hingga Jumat (21/2) kemarin.
Ribuan demonstran telah turun ke jalan menggeruduk kantor DPRD hingga kawasan Patung Kuda, Jakarta yang tak jauh dari Istana Negara, Jakarta.
Salah satu pemicu gelombang protes tersebut yakni kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang juga menyasar pos anggaran penting seperti pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program Makan Bergizi Gratis yang turut melibatkan TNI dan Polri menjadi hal yang dikritik oleh massa aksi. Mereka menilai pemerintah telah membangkitkan kembali dwi fungsi ABRI.
Teranyar, massa aksi turut mengkritik upaya kepolisian memeriksa band punk asal Purbalingga imbas lagu berjudul "Bayar,bayar, bayar." Mereka menilai polisi melakukan pembungkaman ekspresi melalui karya seni.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai gelombang protes itu terjadi lantaran masyarakat keberatan atas ragam kebijakan kontroversial Prabowo.
"Tentu, dan sepertinya Prabowo mengikuti benar pola kekuasaan (Presiden ke-7) Jokowi, abai terhadap aspirasi publik," kata Dedi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/2).
Dedi menilai wajar jika masyarakat sipil bersama mahasiswa menggelar demonstrasi yang berkelanjutan untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
Terlebih, kata dia, ragam kebijakan di awal masa jabatan Prabowo ini tidak sesuai dengan apa yang sering digembar-gemborkan.
"Karena faktanya efisiensi dengan pemotongan anggaran ini tidak tepat, bahkan berisiko menghambat pembangunan," jelas dia.
Dedi menilai alasan efisiensi anggaran yang kerap dijelaskan pemerintah bertolak belakang dengan kebijakan Prabowo yang sebelumnya menambah jumlah kementerian.
"Jika benar efisiensi yang diinginkan pemerintah, praktiknya bukan memotong anggaran, melainkan memotong porsi jabatannya, lembaga atau kementerian perlu diringkas, karena tidak semuanya berdampak pada pembangunan yang dibutuhkan negara dan bangsa," tutur dia.
Tak hanya itu, ia menilai upaya pemerintah memotong anggaran pendidikan tidak rasional.
Sebab, anggaran pendidikan sebelumnya dianggap belum maksimal untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
"Sisi lain, arah kerja pemerintah saat ini cenderung bias," jelas dia.
Oleh karena itu, Dedi mengimbau Prabowo agar terbuka dengan aspirasi dan kritik yang dilontarkan melalui gelombang demonstrasi tersebut.
Ia menyebut Prabowo membutuhkan dukungan masyarakat dalam memimpin Indonesia dan menjalankan berbagai kebijakan.
"Pemerintah memerlukan dukungan publik, ada baiknya mendengarkan publik, dan mengevaluasi kebijakan," ujar dia.
Indonesia Gelap hingga #Kaburajadulu
Sementara itu sebelumnya Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut Indonesia Gelap hingga tagar #KaburAjaDulu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi yang terjadi di Indonesia.
Menurut Lili, masyarakat menaruh harapan pada presiden-wakil presiden yang terpilih di Pilpres 2024. Namun yang terjadi sekarang di luar harapan masyarakat.
"Mereka semula menaruh harapan yang tinggi bahwa pasca pemilu nanti, pemimpin dan para elit memberikan harapan baru, seperti tentang lapangan pekerjaan, naiknya penghasilan, daya beli meningkat, dan sejumlah harapan lain yang diidam-idamkan kalangan muda," kata Lili saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (18/2).
"Harapan itu ternyata tinggal harapan yang kemudian muncul kekecewaan. Bentuknya seperti demo dan tagar #kaburajadulu, antara lain," imbuhnya.
Senada, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an juga berpendapat masyarakat kian resah dengan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan dialokasikan untuk hal-hal esensial, misalnya untuk tunjangan kinerja dosen. Tapi malah untuk melaksanakan program MBG yang banyak dikritik.
"Refleksi dari keresahan publik terkait kondisi Indonesia, lantaran terjadi sejumlah paradoks," ucap Ali.
Ali pun menilai aksi Indonesia Gelap dan tagar #kaburajadulu akan berkembang sesuai dengan dinamika politik. Menurutnya, jika pemerintahan Prabowo Subianto tak bisa merespons dengan benar, gerakan itu bisa berlanjut dan membesar.
"Catatannya, jika pemerintahan Prabowo tidak segara mengklarifikasi dan memberikan argumentasi yang kuat atas paradoks-paradoks yang terjadi, aksi semacam itu bisa muncul lagi dan berlanjut makin membesar," tutur dia.
Respons pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak sepakat dengan tajuk Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa dalam demonstrasi.
Prasetyo menghormati warga yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, ia meminta massa aksi tak memainkan narasi yang tidak benar.
"Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Prasetyo meminta warga tetap optimistis dan kompak membangun Indonesia dengan tujuan yang sama. Ia juga meminta masyarakat memaklumi pemerintah yang baru bekerja 4 bulan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons soal tagar #KaburAjaDulu sebagai sikap warga untuk meningkatkan keterampilan dan mengambil peluang kerja di luar negeri.
Namun, dia mengaku pemerintah memang memiliki tantangan dan catatan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik di dalam negeri.
"Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2)
(sur/mab)
