Sri Mulyani Klaim Coretax Makin Baik: Pemeriksaan Pajak Diperpendek

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim coretax makin membaik dan bisa meredam dampak yang dirasakan pengusaha Indonesia atas tarif impor AS sebesar 32 persen.

Ia mengamini bahwa keberlangsungan coretax mempengaruhi cash flow pengusaha. Perbaikan sistem administrasi perpajakan yang canggih itu disebut akan mempercepat sejumlah proses administrasi pengusaha.

"Coretax kita sudah makin membaik. Ini akan mempercepat proses pemeriksaan, proses keberatan, dan termasuk validasi dari instansi melalui layanan. Ini membuat nanti dokumentasi menjadi lebih mudah sehingga segala proses, termasuk restitusi menjadi jauh lebih cepat," klaim Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4).

Wanita yang akrab disapa Ani itu mengungkapkan masalah administrasi perpajakan memang menjadi salah satu komplain pengusaha. Ia menyebut United States Trade Representative (USTR) alias Kantor Perwakilan Dagang AS turut mengeluhkan masalah tersebut.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani berjanji akan memperpendek proses pemeriksaan pajak sampai 50 persen alias setengahnya. Ini membuat waktu yang semula diperlukan hingga 12 bulan, ke depan cuma butuh 6 bulan.

"Dan untuk pemeriksaan wajib pajak yang sifatnya group, untuk transfer pricing, yang selama ini membutuhkan 2 tahun sekarang hanya menjadi 10 bulan," bebernya.

"Untuk restitusi kami melakukan secara jauh lebih cepat. Untuk orang pribadi di bawah Rp100 juta sama sekali tidak ada pemeriksaan. Untuk yang lainnya, dengan adanya coretax kita jauh bisa melakukan pengembalian lebih bayar PPn secara otomatis. Ini akan sangat mempengaruhi banget dari sisi cash flow perusahaan," klaim Ani.

Ada juga masalah penetapan nilai pabean yang turut diprotes pengusaha, termasuk dari Amerika. Sang Bendahara Negara berjanji sekarang bakal menggunakan rentang harga yang lebih memberikan kepastian.

Di lain sisi, pemerintah akan menempuh harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan serta kepabeanan dalam aktivitas ekspor serta impor.

"Sehingga antara policy di hulu hingga ke hilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restruksi, perbaikan proses kerja, dan fasilitas impor," bebernya.

"Kami juga telah mendapatkan feedback, dalam situasi seperti ini mungkin ada perusahaan merger itu perlu untuk lebih cepat dan biasanya ini terhalangi oleh policy karena adanya implikasi perpajakan. Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu," tandas Ani.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)