4 days ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Gelaran COP29 berlangsung di Baku, Azerbaijan mulai hari ini, Senin (11/11). COP29 merupakan pertemuan paling penting di dunia mengenai perubahan iklim.
Indonesia menjadi salah satu yang hadir dalam arena COP29. Acara yang berlangsung hingga 22 November ini akan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, swasta dan lembaga non-pemerintah, dengan jumlah mencapai ratusan delegasi.
Adik Presiden Prabowo Subianto yang ditunjuk sebagai utusan khusus presiden untuk perubahan iklim, Hashim Djojohadikusumo, menjadi Kepala Delegasi didampingi Wakil Kepala Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apa itu COP29?
COP sendiri merupakan singkatan dari "Conference of the Parties", dan dalam hal ini, para pihak atau "parties" adalah negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian yang disebut UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim). Dokumen tersebut ditandatangani pada 1992 oleh hampir 200 negara.
COP adalah badan pengambil keputusan dari perjanjian tersebut dan perwakilan dari negara-negara ini bertemu setiap tahun untuk merundingkan pendekatan terbaik untuk mengatasi akar penyebab perubahan iklim.
Delegasi
Para presiden dan perdana menteri dari negara delegasi biasanya menghadiri konferensi ini di awal untuk memberikan dorongan. Namun pada tahun ini, para pemimpin dari beberapa negara dengan perekonomian terbesar dan penghasil emisi karbon terbesar tidak hadir.
Presiden AS Joe Biden, pemimpin Cina Xi Jinping dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dilaporkan tidak akan hadir. Demikian pula Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Olaf Schulz dari Jerman, dan Narendra Modi dari India.
Mereka tidak hadir dengan berbagai alasan. Namun, ada juga yang beranggapan Azerbaijan tidak memiliki kekuatan diplomasi atau keuangan untuk mengamankan kesepakatan yang signifikan di Baku.
Banyak pemimpin yang berpandangan bahwa kemajuan akan lebih mungkin terjadi pada COP30 tahun depan di Brasil.
Mengontrol pemanasan global
Di bawah perjanjian Paris yang ditandatangani pada 2015, para pemimpin dunia sepakat untuk mencegah kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Agar hal tersebut dapat terwujud, negara-negara perlu meningkatkan upaya mereka untuk mengurangi gas-gas penyebab pemanasan global.
Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, negara-negara berkomitmen untuk mengembangkan target pendanaan baru bagi negara-negara berkembang pada 2025. Dana ini akan digunakan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan dampak terburuk dari kenaikan suhu.
Mencapai kesepakatan mengenai target pendanaan baru ini dipandang sebagai langkah penting dalam membangun kepercayaan antara negara kaya dan negara miskin karena sejauh ini rekam jejaknya kurang baik.
Negara-negara Afrika dan negara-negara kepulauan kecil ingin melihat pendanaan iklim secara total mencapai lebih dari US$1 triliun per tahun pada 2030. Hingga saat ini, negara-negara seperti China dan negara-negara Teluk diklasifikasikan sebagai negara berkembang dan dikecualikan dari kewajiban untuk berkontribusi.
Menurut Uni Eropa dan negara-negara kaya lainnya, hal tersebut harus diubah jika jumlah keseluruhan dana ingin ditingkatkan.
Dengan demikian, pendanaan menjadi salah satu masalah utama dalam gelaran COP29.
Kritik untuk Azerbaijan
Dikutip dari BBC, Azerbaijan memiliki rencana besar untuk meningkatkan produksi gas, hingga sepertiganya, dalam satu dekade ke depan.
Beberapa pengamat khawatir negara ada kontradiksi antara tujuan tersebut dan posisi Azerbaijan sebagai tuan rumah konferensi yang bertujuan untuk beralih dari bahan bakar fosil ini.
Pasalnya, gas merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim karena melepaskan gas rumah kaca yang membuat Bumi semakin hangat.
Ada juga kekhawatiran bahwa para pejabat Azerbaijan menggunakan konferensi iklim ini untuk mendongkrak investasi pada perusahaan minyak dan gas nasional negara tersebut.
Kemudian, ada juga kekhawatiran yang mendalam mengenai penyelenggaraan acara penting ini di negara yang memiliki catatan buruk dalam hal hak asasi manusia, di mana oposisi politik tidak ditoleransi.
Efek Pilpres AS
Presiden terpilih AS Donald Trump dikenal sebagai seorang yang skeptis terhadap iklim dan telah menyebut upaya-upaya untuk meningkatkan energi hijau sebagai sebuah "penipuan." Kemenangan Trump dalam Pilpres AS 2024 dianggap oleh para ahli iklim sebagai sebuah kemunduran besar.
Tim Presiden Biden yang hadir pada COP29 akan mendorong untuk mencapai kemajuan dalam penanganan iklim, tetapi mereka tahu bahwa apa pun yang mereka sepakati tidak akan mengikat pemerintahan yang baru.
Dengan terpilihnya Trump, AS kemungkinan akan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan dari penyediaan dana.
Namun, ada juga kemungkinan bahwa terpilihnya kembali Trump dapat mendorong rasa persatuan yang baru, bahkan membangun sebuah koalisi yang mungkin akan menyetujui langkah besar dalam hal bantuan dana untuk negara-negara miskin.
Para ahli berpendapat bahwa krisis iklim dan respons kolektif terhadapnya akan bertahan lebih lama dari masa jabatan Trump.
Kondisi iklim saat ini
Masalah iklim telah menyulitkan berbagai negara pada tahun ini. Pada 2024, sejumlah negara mengalami gelombang panas yang hebat dan badai.
Menurut layanan iklim Eropa, tahun ini akan menjadi tahun terpanas di dunia.
Hal ini mulai terlihat dari samudra yang menghangat dengan badai yang sangat kuat, yaitu Badai Helene dan Milton, yang menerjang AS beberapa waktu lalu. Banjir dahsyat yang menewaskan sedikitnya 200 orang di Spanyol pada Oktober juga dipicu oleh suhu laut yang lebih tinggi di Mediterania.
"Perubahan iklim adalah masalah kumulatif. Artinya, setiap tahun penundaan, ada tambahan pemanasan yang kita lakukan terhadap planet kita. Sekaranglah saatnya kita harus bertindak," jelas Joeri Rogelj dari Imperial College London.
(lom/mik)
