2 days ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Dengan kolaborasi antara pusat dan daerah, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi perangkat proses akselerasi penurunan kemiskinan di seluruh daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam dialog bersama Kepala Dinas Sosial se-Jawa Timur di Jakarta menjelaskan, inisiatif DTSEN itu menandai bahwa untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki data tunggal yang akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian/lembaga, juga pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan.
"Kita kerja sama semua, kita buka semuanya. Kita intervensi bersama-bersama Insya Allah signifikan dalam penurunan kemiskinan," kata Gus Ipul, Rabu (19/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun latar belakang perumusan DTSEN tersebut berangkat dari ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Pasalnya, data yang dimiliki oleh masing-masing K/L memiliki banyak versi.
"Selama ini kita kerja sendiri-sendiri, data sendiri-sendiri. Maka itu, Presiden Prabowo titip pesan bekerjalah berdasar data. Karena dulu banyak sekali bantuan kita yang tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul.
Selama ini, lanjut Gus Ipul, setiap pihak seolah bekerja dengan data sendiri-sendiri. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pekerjaan dilakukan berdasarkan data, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Kehadiran DTSEN disebut dapat menjadi acuan seluruh pihak dalam menyelenggarakan program kesejahteraan sosial. Gus Ipul mengatakan, arahan Presiden bagi seluruh kementerian/lembaga yang memiliki data agar dikonsolidasikan dan dimutakhirkan mennjadi data tunggal. Nantinya, seluruh kementerian/lembaga dan Pemda hanya memiliki satu data.
Adapun pengelolaan DTSEN dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menerima mandat oleh Undang-Undang untuk mengolah data kemiskinan.
"Ini ilmiah, diurus oleh lembaga yang kredibel (BPS) melalui pengolahan statistik. Data ini bisa dipastikan tidak akan menambah angka kemiskinan di daerah bapak-ibu sekalian," kata Gus Ipul.
Menurutnya, hal itu disebabkan karena masih ada beberapa daerah yang mengkhawatirkan data kemiskinan di daerahnya meningkat setelah DTSEN diberlakukan.
Gus Ipul menjelaskan, di dalam DTSEN akan terdapat kategorisasi masyarakat berdasarkan desil yang akan membantu pemerintah memberikan intervensi yang lebih tepat, sesuai kondisi di tiap kategorisasi desil tersebut.
"Dengan data ini (DTSEN), intervensi kita akan lebih fokus karena ada desil 1 sampai 10. Bukan data masyarakat miskin tok, tapi ini data secara keseluruhan masyarakat Indonesia dan itu ada di desil-desil itu," katanya.
Sementara itu, untuk memastikan data yang terdapat pada DTSEN tersebut akurat, Gus Ipul menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas Sosial untuk turut aktif memastikan proses pemutakhiran data dilakukan di setiap daerah.
Pemutakhiran data itu bersifat wajib, karena setiap hari ada yang wafat, pindah, ada yang meningkat kelasnya. Terdapat dua jalur pemutakhiran, yaitu jalur formal dan jalur partisipasi. Jalur pertama, yaitu usulan lewat RT/RW melalui musyawarah desa/kelurahan dan diteruskan ke Dinsos hingga pada proses validasi oleh bupati/wali kota.
Untuk jalur kedua, masyarakat bisa langsung melakukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos jika ditemukan ketidaksesuaian data yang terdapat pada DTSEN nanti.
"Semua orang bisa meluruskan data ini. Buka aplikasi Cek Bansos, di sana ada menu usul-sanggah. Di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi misal foto rumahnya. Silakan usul lampirkan foto dan dokumen pelengkap lainnya, nanti akan diproses oleh pendamping PKH dan pihak kelurahan/desa," papar Gus Ipul.
Ditambahkan, proses pemutakhiran dan validasi status kepesertaan Bansos akan dilakukan setiap tiga bulan sekali ketika DTSEN mulai diaktifkan.
"Jadi setiap tiga bulan sekali mereka penerima Bansos akan di evaluasi oleh sistem apakah untuk selanjutnya masih layak menerima Bansos atau tidak. Jadi ini mekanisme pemutakhiran kita," katanya.
Lebih jauh, guna menyukseskan kolaborasi antara Kemensos dengan Dinas Sosial se-Jawa Timur dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dan pemutakhiran DTSEN, Gus Ipul menyatakan akan secara intens berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih.
"Ke depan saya akan bicara kepada bupati/wali kota, tolonglah anggaran Dinsos harus diperhatikan sebagaimana mereka memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya," pungkas Gus Ipul.
(rir/rea)
