1 day ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 2027. Dia berkata seharusnya tak ada lagi subsidi untuk Pertalite dan Biosolar.
Luhut mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya berpikir, saya sampaikan kepada Presiden (Prabowo) tentang ini (penghapusan BBM subsidi), mungkin dalam waktu dua tahun (2027) kita bisa mencapai (BBM) satu harga," kata Luhut pada Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berkata subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran. Namun, dia tak membeberkan secara jelas apakah akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau lainnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pernah mengungkap tiga skema perubahan subsidi BBM. Pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi BLT.
Kedua, menggunakan BLT tetapi fasilitas umum tetap mendapat subsidi demi menekan inflasi. Ketiga, yang disubsidi tetap barang (BBM) tetapi hanya sebagian. Bahlil mengaku belum bisa menjelaskan secara detail ketiga opsi tersebut lantaran masih dalam pembahasan.
Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan kuota BBM jenis subsidi Pertalite 31,1 juta kiloliter, sedangkan solar dibatasi 17,3 kiloliter. Pada APBN 2025, subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Rp26,66 triliun. Subsidi itu naik dari tahun sebelumnya yang di angka Rp25,82 triliun.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta pemerintah berhati-hati menghapus BBM subsidi. Dia berkata kebijakan itu akan memicu kenaikan harga di semua sektor.
Huda berkata pemerintah harus sadar kebijakan ini bisa membuat daya beli masyarakat menurun. Hal itu akan berbuntut kepada lesunya bisnis dan perekonomian.
"Tentu kebijakan ini harus dikaji dengan sangat hati-hati. Kebijakan pencabutan subsidi bisa menimbulkan dampak yang berdampak luas. Dampak paling terasa tentu saja adalah tingkat inflasi yang akan meningkat tajam dari sisi 'biaya'," kata Huda saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (20/2).
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny Sasmita mengatakan subsidi untuk BBM memang tak baik untuk perekonomian. Selain menimbulkan ketergantungan, subsidi model ini juga tidak tepat sasaran dan membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi tidak riil. Namun, dia tak setuju bila BBM bersubsidi dihapus mendadak.
"Pencabutannya harus dilakukan secara perlahan dengan nominal yang kecil. Misalnya, dicabut hanya Rp500, dalam waktu setahun dicabut dua kali. Tidak terlalu besar imbasnya dan tidak terlalu mengganggu psikologi masyarakat kita dalam menerimanya," kata Ronny.
Pada saat yang sama, pemerintah juga tak boleh langsung menghilangkan Pertalite dan Solar dari pasaran. Kedua jenis BBM harus tetap tersedia, toh perlahan subsidinya juga hilang.
"Karena menghapus Pertalite, misalnya, lalu memindahkan ke Pertamax, maka secara psikologi imbasnya akan berbeda. Jadi better dipertahankan Pertalitenya," ucapnya.
PR Wajib Sebelum Cabut BBM Bersubsidi
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat pemerintah harus membuat serangkaian kebijakan agar tak menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian, tidak cukup hanya menghapus BBM bersubsidi.
Dia menyarankan pemerintah segera merumuskan pengalihan subsidi BBM ke bantuan bagi kelompok rentan. Selain itu, harus menjaga daya beli masyarakat.
"Upaya pemerintah harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan menekan harga kebutuhan primer dan sekunder agar lebih terjangkau, serta mendorong lebih banyak masyarakat untuk bekerja di sektor formal dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi," kata Yusuf.
"Hal ini penting agar subsidi langsung tidak hanya berhasil mengalihkan dana secara efisien, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil," imbuhnya.
Sementara itu, ekonom Celios Nailul Huda menyarankan pemerintah membenahi data terlebih dulu sebelum pencabutan BBM subsidi. Data yang akurat dibutuhkan agar pengalihan subsidi tepat sasaran.
Persoalannya, saat ini data penerima bantuan Indonesia masih semrawut. Huda menyebut ada orang tak berhak justru mendapat bantuan (inclusion error), sedangkan orang yang berhak justru tak mendapatkan bantuan (exclusion error).
"Maka dari itu, yang paling utama adalah data harus diperbaiki. Data Registrasi Sosial Ekonomi BPS harusnya bisa digunakan untuk melihat data orang miskin by name by address," ucap Huda.
(pta)
