Sekjen K/L Kumpul di Kemensetneg Bahas Pemangkasan Belanja Rp306 T

Jakarta, CNN Indonesia --

Seluruh sekretaris jenderal kementerian/lembaga (K/L) telah melakukan pertemuan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membahas efisiensi anggaran Rp306,69 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (11/2).

CNNIndonesia.com mendengar informasi tersebut dari pihak yang ikut pada pertemuan di Kemensetneg pada Selasa (11/2). Ada dua agenda utama pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu.

Pertama, pembahasan secara umum soal rencana penghematan anggaran seluruh K/L yang ditargetkan senilai Rp256,1 triliun. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh sekjen.

Sedangkan agenda kedua khusus diikuti oleh sekjen dari kementerian/lembaga yang diklaim tak terdampak efisiensi anggaran. Ada sekitar 16 K/L yang disebut-sebut selamat dari efisiensi ini.

Daftar 16 K/L yang selamat dari efisiensi anggaran itu mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Ditambah satu pos anggaran yang tak diutak-atik adalah milik Bendahara Umum Negara (BUN).

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro  dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengonfirmasi perihal pertemuan seluruh sekjen K/L itu. Kendati, yang bersangkutan belum memberikan respons hingga berita ini tayang.

Penghematan anggaran besar-besaran dilakukan Prabowo terhadap belanja APBN 2025. Ini sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Lalu, disusul dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Berikut daftar 16 K/L yang diklaim selamat dari pemotongan anggaran 2025:

1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun
2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun
3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun
4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun
5.Polri: Rp126,6 triliun
6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun
7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun
8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar
9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun
10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun
11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar
12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar
13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun
14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun
15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar
16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

[Gambas:Video CNN]

(skt/mnf/agt)