3 months ago
36
Jakarta, CNN Indonesia --
Transparency International Indonesia (TII) mengatakan peningkatan skor tiga poin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia dari 34 menjadi 37 tidak berarti signifikan.
Wawan membandingkan skor IPK tahun 2024 dengan sepuluh tahun ke belakang yang hanya meningkat satu poin. Pada 2015, skor IPK Indonesia berada di angka 36.
"Dulu 2015 diawali dengan angka 36 dan sekarang 37, 10 tahun artinya kita hanya naik 1 poin," ujar Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Heru Suyatmiko dalam konferensi pers, Selasa (11/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu berbeda apabila membandingkan skor IPK periode 2005-2014 yang meningkat sebanyak 12 poin. Pada 2005, skor IPK Indonesia berada di angka 22.
Dengan keadaan tersebut, Wawan mengungkapkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dan parlemen di Indonesia.
"Meskipun kalau kita bilang angkanya memang naik ya skornya gitu atau rankingnya jauh lebih bagus, sehingga dalam hal ini pemerintah dan parlemen perlu terus menjaga partisipasi publik," ucap Wawan.
"Artinya, meaningful participation bukan lagi artifisial gitu ya di berbagai sektor termasuk tadi di sektor lingkungan, di sektor energi itu penting, dan menjaga ruang sipil yang aman bagi tumbuhnya demokrasi yang adil," ucap dia menambahkan.
Menurut Wawan, demokrasi yang substansial menjadi prasyarat bagi pemberantasan korupsi yang terarah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Skor CPI Indonesia berada di angka 37, lolos dari titik nadir di mana dua tahun sebelumnya berada di angka 34. Indonesia menempati peringkat 99 dari 180 negara yang dilibatkan.
Beberapa negara yang mendapat skor sama dengan Indonesia yaitu Argentina, Ethiopia, Maroko dan Lesotho.
"Hari ini, CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 dengan skor 37 dan rankingnya 99. Artinya, terjadi peningkatan tiga poin dari tahun 2023 ke 2024," kata Wawan.
Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih).
Di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 84 (naik 1 poin), Malaysia 50 (stagnan), Timor Leste 44 (naik 1 poin) dan Vietnam 40 (turun 1 poin).
Indonesia membalap Thailand yang pada tahun ini mengalami penurunan skor 1 poin dengan IPK 34.
Sementara itu, di bawah Indonesia ada Laos yang memperoleh skor IPK 33 (naik 5 poin), Filipina 33 (turun 1 poin), Kamboja 21 (turun 1 poin) dan Myanmar 16 (turun 4 poin).
"Mayoritas negara-negara di ASEAN mengalami penurunan skor," ungkap Wawan.
Secara global, Denmark dengan IPK 90 berada di puncak. Sudah empat tahun Denmark menempati posisi teratas.
Diikuti oleh Finlandia dengan skor 88 (naik 1 poin), Singapura 84 (naik 1 poin), Selandia Baru dengan skor IPK 83 (turun 2 poin), Luksemburg 81, Norwegia dengan skor 84 (naik 3 poin) dan Switzerland dengan skor 81 (stagnan).
Selanjutnya Swedia (80), Belanda (78) serta Australia, Iceland dan Ireland yang memperoleh skor 77.
Sementara itu, sepuluh negara dengan capaian CPI terendah adalah South Sudan (8), Somalia (9), Venezuela (10), Suriah (12), Libya (13), Yemen (13), Equatorial Guinea (13), Eritrea (13), Nikaragua (14), Korea Utara (15) dan Sudan (15).
"Masuk dalam negara-negara nondemokraris dan negara-negara yang menurut para ahli adalah menuju pada negara yang gagal," ucap Wawan.
Setidaknya terdapat sembilan sumber data yang menjadi indikator dalam CPI tahun 2024.
"Yang cukup jadi anomali setelah dua tahun absen, World Economics Forum EOS hadir di 2024 dengan angka signifikan (61). Ini merupakan angka tertinggi juga. Biasanya hanya mencapai angka di kisaran 50-an," kata Wawan.
Kemudian Varieties of Democracy Project dengan poin 22 (turun 3 poin), IMD World Competitiveness Yearbook (45, naik 5 poin), Bertelsmann Foundation Transform Index (39, naik 2 poin), PERC Asia Risk Guide (38, naik 10 poin), Economist Intelligence Unit Country Ratings (35, turun 2 poin), PRS International Country Risk Guide (33, naik 1 poin).
Selanjutnya Global Insight Country Risk Ratings (32, turun 15 poin) dan World Justice Project- Rule of Law Index (26, turun 2 poin).
Aspek yang diukur dalam CPI antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, prevalensi pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas yang efektif, hingga perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyelidik melaporkan kasus suap dan korupsi serta akses masyarakat sipil terhadap informasi mengenai urusan publik.
Sedangkan aspek yang tidak diukur antara lain persepsi atau pengalaman warga negara terhadap korupsi, penipuan pajak, aliran keuangan terlarang, hingga pencucian uang dan perekonomian dan pasar informal.
(ryn/tsa)
