2 days ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Aksi "Indonesia Gelap" yang diinisiasi para mahasiswa dan tagar #KaburAjaDulu yang kini ramai di media sosial dinilai merupakan bentuk kekecewaan rakyat atas situasi negara saat ini.
Kemarahan rakyat dipantik sejumlah kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun yang berdampak pada pelayanan publik, makan bergizi gratis (MBG), serta revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Demonstrasi 'Indonesia Gelap' digelar di Jakarta dan beberapa daerah lain sejak Senin (17/2). Aksi puncak rencananya digelar pada Kamis (20/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut Indonesia Gelap dan tagar #KaburAjaDulu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi yang terjadi di Indonesia.
Menurut Lili, masyarakat menaruh harapan pada presiden-wakil presiden yang terpilih di Pilpres 2024. Namun, harapan rakyat justru diempaskan.
"Mereka semula menaruh harapan yang tinggi bahwa pasca pemilu nanti, pemimpin dan para elit memberikan harapan baru, seperti tentang lapangan pekerjaan, naiknya penghasilan, daya beli meningkat, dan sejumlah harapan lain yang diidam-idamkan kalangan muda," kata Lili saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (18/2).
"Harapan itu ternyata tinggal harapan yang kemudian muncul kekecewaan. Bentuknya seperti demo dan tagar #kaburajadulu, antara lain," imbuhnya.
Senada, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an juga berpendapat masyarakat kian resah dengan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan dialokasikan untuk hal-hal esensial, misalnya untuk tunjangan kinerja dosen. Tapi malah untuk melaksanakan program MBG yang sudah banyak dikritik.
"Refleksi dari keresahan publik terkait kondisi Indonesia, lantaran terjadi sejumlah paradoks," ucap Ali.
Ali pun menilai dua gerakan itu akan berkembang sesuai dengan dinamika politik. Menurutnya, jika pemerintahan Prabowo Subianto tak bisa merespons dengan benar, gerakan itu bisa berlanjut dan membesar.
"Catatannya, jika pemerintahan Prabowo tidak segara mengklarifikasi dan memberikan argumentasi yang kuat atas paradoks-paradoks yang terjadi, aksi semacam itu bisa muncul lagi dan berlanjut makin membesar," tutur dia.
Bertalian dengan itu, Ali menyampaikan kedua gerakan tersebut berdampak politik bagi Prabowo. Salah satunya, bisa menurunkan tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo.
"Seperti turunnya citra pemerintah atau menurunnya tingkat kepuasan kinerja, jika tidak segera dijelaskan dan diklasifikasi tuntutan-tuntutan para mahasiswa tersebut," katanya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga mendorong pemerintah segera merespons kedua aksi tersebut jika tak ingin ada eskalasi. Ia meminta pemerintah tak perlu bersikap defensif dan agresif.
"Jadi ini diapresiasi, direspons dengan cepat saja oleh pemerintah supaya tidak ke mana-mana. Jangan defensif, jangan agresif, berlebihan semacam itu karena justru akan membuat gerakan-gerakan ekstra parlementer semakin membesar," kata Agung.
Dia mengatakan sebaiknya pemerintah mengajak publik berdialog untuk menyelesaikan berbagai isu yang dibawa dalam tuntutan.
Respons pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak sepakat dengan tajuk Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa dalam demonstrasi.
Prasetyo menghormati warga yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, ia meminta massa aksi tak memainkan narasi yang tidak benar.
"Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Prasetyo meminta warga tetap optimistis dan kompak membangun Indonesia dengan tujuan yang sama. Ia juga meminta masyarakat memaklumi pemerintah yang baru bekerja 4 bulan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons soal tagar #KaburAjaDulu sebagai sikap warga untuk meningkatkan keterampilan dan mengambil peluang kerja di luar negeri.
Namun, dia mengaku pemerintah memang memiliki tantangan dan catatan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik di dalam negeri.
"Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).
(dis/tsa)
