Daftar Negara yang Pangkas Jumlah Kementerian Demi Hemat Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah negara di dunia melakukan pemangkasan jumlah kementerian, menyetop sejumlah subsidi, hingga memecat ribuan pekerja pemerintah demi menghemat anggaran negara.

Pemerintah Amerika Serikat Donald Trump misalnya, memutuskan untuk menghentikan bantuan luar negeri dan bantuan ke sejumlah negara, di bawah kebijakan "America First".

Tak hanya AS, beberapa negara lain bahkan telah memulai langkah ini terlebih dahulu. 

Berikut daftar negara yang memangkas kementerian demi menghemat anggaran negara.

Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) dan menunjuk miliarder Elon Musk untuk memimpin komisi tersebut.

Pembentukan komisi yang dilakukan jauh sebelum dia resmi dilantik sebagai presiden ini bertujuan untuk melakukan audit keuangan hingga mendorong kinerja seluruh pemerintah federal.

"Saya membentuk komisi efisiensi pemerintah yang bertugas melakukan audit keuangan dan kinerja menyeluruh terhadap seluruh pemerintah federal," kata Trump beberapa waktu lalu, seperti dikutip Reuters.

Pembentukan DOGE disebut bertujuan untuk menghemat lebih dari US$1 miliar anggaran negara dengan membatalkan berbagai kontrak yang terkait dengan program keberagaman, ekuitas, dan inklusi (diversity, equity, and inclusion/DEI).

Musk mengatakan DOGE berupaya mengidentifikasi kontrak federal dan pengeluaran pada isu-isu yang tidak sejalan dengan kebijakan Trump, termasuk DEI dan bantuan luar negeri.

Musk juga menyebut efisiensi ini akan berdampak pada pemangkasan pengeluaran federal tahunan hingga US$500 miliar atau sekitar 7 persen dari pengeluaran tahunan pemerintah federal sebesar US$6,7 triliun.

Sejauh ini sasaran DOGE di antaranya penutupan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang berdampak pada penghentian kontrak ribuan pekerja, hingga peleburan Kementerian Pendidikan dengan lembaga federal lain.

Vietnam

Vietnam akan memangkas sejumlah kementerian dan memberhentikan ribuan pekerjanya demi menghemat anggaran sekitar 113 triliun Dong atau setara Rp72 triliun.

Vietnam akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22. Pekerja media, pegawai negeri, polisi, dan militer juga akan menghadapi pemangkasan.

Dari pemangkasan itu, sekitar 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Pihak berwenang mengatakan penghematan pemotongan belanja bisa mencapai total 113 triliun Dong selama lima tahun ke depan.

Vietnam juga bermaksud memangkas satu dari lima pekerjaan sektor publik beserta anggarannya. Usulan ini akan diajukan ke parlemen dalam beberapa hari mendatang.

Lanjut ke sebelah....