3 months ago
52
Jakarta, CNN Indonesia --
Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dinilai tak boleh mengorbankan hak masyarakat mendapatkan layanan publik yang memadai. Kebijakan efisiensi anggaran itu ditandatangani Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan alokasi dana transfer ke daerah. Efisiensi anggaran bakal digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Prabowo, salah satunya makan bergizi gratis.
Salah satu imbas efisiensi anggaran ini, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sempat mengumumkan mengurangi jam operasional mereka. Namun, hal itu batal dilakukan setelah ramai dikritik publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peneliti Next Policy Ibnu Faisal mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan pelayanan publik, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan kedua sektor itu sangat fundamental dan menjadi hak dasar warga negara yang dilindungi UUD 1945.
"Memang pemerintah gagal paham banget ketika menempatkan pendidikan dan kesehatan di prioritas kedua, prioritas pendukungnya mereka gitu," kata Ibnu kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/2).
Selain itu, lanjut dia, pemerintah harusnya mengutamakan efisiensi anggaran dengan memotong tunjangan hingga fasilitas penyelenggara negara di lapisan atas. Apalagi, saat ini Prabowo punya kabinet gemuk yang terdiri 48 menteri.
Menurut Ibnu, tak tepat jika pemerintah memotong berbagai hak ASN di lapisan bawah begitu saja. Ia menegaskan efisien anggaran mestinya dimulai dari pejabat negara dan ASN lapisan atas.
"Kita kan ada banyak sekali menteri dan wamen. Dengan kabinet yang sangat gemuk, coba diwajibkan bagi tiap menteri dan wamen itu untuk naik kendaraan umum atau misalnya dibikin aturan supaya mereka tidak lagi dapat pengawalan khusus," ucapnya.
Ia menyarankan pengawalan hanya sebatas pada presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, kata Ibnu, masyarakat bisa melihat bahwa para pejabat negara juga ikut andil dalam penghematan keuangan negara.
Ibnu pun khususnya menyoroti efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terhadap sejumlah aspek esensial.
Secara rinci efisiensi anggaran bantuan pemerintah yang dipotong sebesar 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen, peralatan dan mesin 28 persen, dan infrastruktur 34,3 persen.
"Kalau soal anggaran pendidikan harus dihapus atau dipotong, buat apa makan siang gratis kalau sekolahnya enggak ada. Buat apa makan siang gratis kalau misalnya gedung-gedungnya ambruk," ujar dia.
Efisiensi anggaran harus transparan
Terpisah, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan keputusan efisiensi anggaran sebetulnya bisa membuka 'kotak pandora' alias masalah yang selama ini terjadi.
Rencana efisiensi anggaran hingga Rp306 triliun dapat menunjukkan pemborosan yang ada.
"Kalau saya rasa memang sudah disadari bahwa banyak sekali sebenarnya program-program kegiatan yang itu tidak efektif," kata Misbah.
"Di sana itu kalau kita telusuri itu banyak sekali redundan belanja dan itu berpotensi terhadap penyimpangan atau potensi fraud," imbuhnya.
Namun, Misbah juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tak mengorbankan hak publik, seperti menurunkan kualitas pelayanan ke masyarakat.
Ia menegaskan realokasi hasil efisiensi anggaran harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas.
"Kan komitmennya bahwa realokasi dari hasil efisiensi ini, itu kan digunakan untuk public obligation, terus bantuan sosial tidak dicabut, dan untuk peningkatan peluang tenaga kerja, atau kesempatan kerja dan seterusnya," ujar dia.
Salah satu efisiensi anggaran yang disorot Misbah ialah di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang anggarannya disunat cukup besar. Anggaran mereka dipotong Rp81,38 triliun.
Awalnya, Kementerian PU memiliki anggaran Rp110,95 triliun untuk 2025. Setelah pemotongan, anggaran Kementerian PU tersisa Rp29,57 triliun.
Ia menilai kebijakan ini bisa jadi kurang adil untuk masing-masing kementerian. Misbah berpendapat efisiensi anggaran di Kementerian PU itu juga bisa berimbas pada layanan dasar masyarakat.
Sementara di sisi lain ada juga kementerian atau lembaga yang sama sekali tidak terkena dampak dari efisiensi anggaran.
"Terutama infrastruktur-infrastruktur yang itu berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat, infrastruktur-infrastruktur publik ya, kayak pendidikan terutama ya. Terus kemudian kesehatan juga, infrastruktur untuk air bersih atau air minum gitu ya atau untuk penanganan persampahan," ucapnya.
Misbah pun meminta agar pemerintah transparan dalam penggunaan realokasi anggaran hasil efisiensi tersebut. Ia juga berharap masyarakat turut mengawasi, sehingga hasilnya bisa dirasakan.
"Kementerian Keuangan perlu lebih transparan. Mungkin kami usulkan dibuatkan semacam dashboard yang itu menginformasikan seluruh anggaran yang sudah diefisiensikan itu berapa dan kemudian digunakan untuk apa dan realisasinya seperti apa," tegasnya.
(mnf/tsa)
