DPR Dorong Bansos Cair Tepat Waktu: Bantu Masyarakat Jelang Lebaran

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik pencairan dua bantuan sosial (bansos) pada Maret 2025 menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Ia menilai bansos ini akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan Lebaran dan meringankan beban ekonomi mereka.

Cucun mengatakan demikian merespons permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera menyalurkan bansos sebelum Lebaran 2025. Menurutnya, bantuan yang tepat waktu dan tepat sasaran akan sangat berarti bagi keluarga kurang mampu.

"Tentunya Bansos yang disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri akan membantu rakyat, terutama bagi masyarakat kalangan keluarga menengah ke bawah," kata Cucun, Kamis (27/3).

Ada dua jenis bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang cair pada Maret 2025 yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Cucun pun mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebelum Lebaran.

"Karena kebutuhan masyarakat pastinya akan meningkat saat Idulfitri. Bantuan sosial yang diberikan Pemerintah dapat mengurangi beban kebutuhan tersebut dan agar membuat masyarakat semakin gembira di Hari Kemenangan Lebaran nanti," tutur Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Adapun pencairan bansos PKH tahap pertama tahun 2025 berlangsung selama periode Januari hingga Maret. Prosesnya dilakukan secara bertahap hingga akhir bulan menjelang Lebaran.

Sementara pencairan bansos BPNT dilakukan setiap bulan. Untuk periode Maret 2025, pencairan akan berlangsung hingga akhir bulan.

Pencairan bansos dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

Bagi yang termasuk dalam kategori keluarga penerima manfaat Bansos Kemensos 2025, masyarakat dapat mencairkannya selama Maret 2025 atau menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kendati telah ditetapkan, namun waktu penerimaan bansos Kemensos bisa berbeda di setiap daerah akibat sistem distribusi serta kesiapan masing-masing wilayah dalam menyalurkan bantuan.

Untuk itu, Cucun mendorong Pemda mematuhi instruksi pemerintah pusat dan memastikan tidak ada kebocoran dana ke pihak yang tidak berhak.

Cucun menegaskan bahwa bansos harus diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Ia mengatakan DPR akan meminta laporan realisasi penyaluran dari tiap Pemda secara berkala.

"Pastikan bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu. Karena banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan segera disalurkan sebelum Idul Fitri," tegas Cucun.

Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Korkesra) tersebut pun mengingatkan Pemda untuk menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menghindari salah sasaran. Cucun mendorong transparansi daftar penerima bansos melalui platform publik.

"Saat ini anggota DPR sudah memasuki masa reses. Anggota dewan dapat memaksimalkan pengawasan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang berhak di dapilnya masing-masing," tutur Waketum PKB ini.

Lebih jauh Cucun mengatakan, DPR perlu mengambil peran pengawasan untuk memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat di daerah sesuai target Pemerintah.

"Lewat bantuan-bantuan sosial ini kita berharap kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan menambah stimulus positif bagi pertumbukan ekonomi di daerah," ujarnya.

Cucun juga menekankan pentingnya Pemda bekerja secara optimal dan kredibel dalam proses distribusi Bansos. Ia mendorong adanya sanksi tegas bagi Pemda yang terlambat menyalurkan Bansos atau terbukti melakukan manipulasi.

"Karena Presiden Prabowo berserta jajarannya berkomitmen membantu masyarakat jelang Hari Raya. Kita harus jaga semangat ini dengan memastikan Bansos tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran," sebut Cucun.

Selain bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, sejumlah Bansos dari Pemerintah juga akan diterima masyarakat yang berhak pada bulan Maret ini. Seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk periode Januari hingga Maret 2025.

Kemudian Bansos beras 10 Kg bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP) di mana bantuan ini disalurkan selama 6 bulan dengan tahap awal pencairan pada Januari dan Februari 2025, serta bantuan pendidikan bagi siswa yakni Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) dengan pencairan dilakukan secara bertahap.

Cucun berharap setiap kepala daerah dan juga masyarakat mengawal penyaluran tiap-tiap bansos tersebut. "Kami DPR tentunya akan memantau ketat agar bantuan-bantuan sosial dari Negara benar-benar sampai kepada yang membutuhkan," tutup Cucun.

(ory/ory)