Jokowi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis sosial, Palti Hutabarat, menyinggung dugaan keberadaan bandara yang beroperasi tanpa otoritas resmi negara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Isu tersebut sebelumnya heboh setelah muncul kabar mengenai fasilitas penerbangan yang diduga digunakan operasional perusahaan di kawasan tersebut.
Palti mengatakan, pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka terkait keberadaan fasilitas tersebut.
Ia menegaskan pentingnya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan.
"Bandara ilegal yang ada di Morowali tidak mungkin ada tanpa sepengetahuan presiden sebelumnya, Pak Jokowi,” ujar Palti kepada fajar.co.id, Selasa (25/11/2025).
Ia menyinggung bahwa Morowali merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pemerintahan Jokowi.
"Apalagi dalam PSN yang digadang oleh Pak Jokowi, Morowali adalah salah satu proyeknya," sebutnya.
Karena itu, kata Palti, keberadaan fasilitas penerbangan tanpa izin jika terbukti tidak bisa dilepaskan dari perhatian pemerintah pusat saat itu.
“Bandara ilegal di Morowali harus diusut tuntas. Bukan hanya pada level dirjen kementerian dan menteri, tapi juga sampai kepada Jokowi yang punya kepentingan besar pada program hilirisasi industri,” ucapnya.
Palti juga merujuk pada sejumlah tudingan publik dan laporan lembaga internasional yang sempat ramai diperbincangkan terkait integritas pemerintahan sebelumnya.
"Hal ini semakin membenarkan cap Jokowi sebagai Finalis Tokoh Terkorup Sedunia versi OCCRP 2024," tandasnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

















































