1 day ago
6
Pegiat Medsos, Jhon Sitorus (Istimewa)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, kembali berbicara terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tidak berani memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, soal dugaan korupsi proyek jalan.
Dikatakan Jhon, sikap KPK yang terkesan pasif justru menimbulkan tanda tanya besar di publik.
Ia mempertanyakan wibawa lembaga antirasuah itu bila hanya untuk memeriksa seorang kepala daerah saja tidak mampu dilakukan.
“Hanya untuk sekadar memeriksa saja tidak berani? Negara macam apa ini?," ujar Jhon di X @jhonsitorus_19, Senin (24/11/2025).
Ia juga menuding ada indikasi kekuasaan keluarga Presiden ke-7, Jokowi, yang terlalu dominan hingga mampu mempengaruhi proses penegakan hukum.
“Apa iya negara ini dikendalikan oleh satu keluarga saja? Apa iya hukum bisa didikte satu keluarga?," sebutnya.
Jhon menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi otoritas tertinggi dalam setiap proses pemerintahan, bukan pihak yang memiliki hubungan kekuasaan.
“Hukum adalah panglima tertinggi, bukan keluarga Mulyono. KPK itu pemberantas koruptor, bukan penyelamat koruptor,” cetusnya.
Lebih jauh, Jhon menyinggung fakta bahwa nama seseorang yang disebut berulang kali dalam persidangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seharusnya cukup untuk membuat KPK minimal memanggilnya sebagai saksi.
“Kalo ada orang yang berkali-kali disebut dalam pengadilan atau BAP, orang tersebut seharusnya dipanggil minimal sebagai saksi utk dimintai keterangan,” terangnya.
Namun demikian, Jhon menegaskan dirinya tidak menuduh bahwa yang bersangkutan harus langsung ditetapkan tersangka.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
