Paradoks ‘Blue Carbon’: Menjaga Keseimbangan Antara Konservasi dan Keadilan Ekonomi Pesisir

Oleh: Andi Alamsyah Rivai (Mahasiswa Program Doktoral Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana IPB University, dan Dosen Program Sarjana Sains Perikanan, Universitas Negeri Makassar)

FAJAR.CO.ID, OPINI -- Belum lama ini, hutan mangrove seringkali hanya dipandang sebagai rawa berlumpur yang "tidur", lahan marjinal yang menunggu ditimbun tanah demi pembangunan properti atau tambak intensif. Namun hari ini, narasi itu berubah drastis. Ekosistem pesisir yang dulunya diabaikan kini bermetamorfosis menjadi primadona di ruang diskusi kebijakan global sebagai aset bernilai ekonomi tinggi bernama "Karbon Biru" (Blue Carbon).

Transformasi ini mendapatkan landasan hukum yang kuat di Indonesia. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang menggantikan regulasi sebelumnya, bersanding dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023, patut diapresiasi sebagai langkah maju. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengintegrasikan valuasi ekonomi ke dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, di tengah euforia menyambut "emas hijau" dari laut ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita cermati dengan kepala dingin: apakah mekanisme pasar ini benar-benar menjamin keberlanjutan yang inklusif?

Sebagai akademisi, kita perlu menelaah risiko bahwa komodifikasi mangrove tanpa perlindungan sosial yang kuat justru berpotensi menciptakan eksklusi. Ada kekhawatiran beralasan bahwa fungsi ekologis laut perlahan tergeser oleh logika aset keuangan, sementara peran masyarakat pesisir sebagai penjaga alam justru terpinggirkan dalam skema yang semakin rumit ini.