23 hours ago
1
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Sidang sengketa informasi terkait salinan ijazah Presiden Joko Widodo kembali berlangsung tegang di Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Senin (24/11).
Suasana memanas setelah perwakilan KPU RI menyampaikan permintaan agar bagian informasi yang dikecualikan dapat diberikan saat proses mediasi.
Ketua majelis sidang KIP langsung menegaskan jika kewenangan soal pengecualian informasi sudah diatur jelas oleh regulasi.
"Anda jangan mengatur kami, Anda itu oleh regulasi sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan (informasi) itu dikecualikan silakan, terlepas pemohon setuju atau tidak itu soal lain. Anda diperbolehkan oleh Undang-Undang silakan untuk mengecualikan, tapi untuk harus ada uji konsekuensinya," tegas ketua majelis, dikutip Selasa (25/11/2025).
Ketegangan semakin menjadi kala ketika perwakilan KPU menyebut bahwa bagian tertentu pada dokumen telah dihitamkan.
"Yang dihitamkan Yang Mulia," ujar perwakilan KPU RI.
Pernyataan itu justru membuat ketua majelis mempertanyakan sikap KPU mengenai posisi informasi tersebut.
"Berarti Anda bingung antara dikecualikan atau tidak dikecualikan. Bingung, pegangan mas kalau bingung, dipertegas aja. Itu informasi dikecualikan atau tidak di dalam dokumen itu, kalau dikecualikan saudara melakukan uji konsekuensi," ujarnya.
Alih-alih mereda, KPU kembali meminta agar informasi yang masuk kategori dikecualikan bisa diserahkan saat mediasi. Permintaan itu justru membuat ketua majelis kembali mengeluarkan teguran keras.
"Anda jangan mengatur kami, Anda itu oleh regulasi sudah diberikan hak istimewa," ucapnya menegaskan. (Wahyuni/Fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
