Tanggapi Survei CISA, JARI 98 Tegaskan Polri Harus Tetap Jadi Penjaga Supremasi Sipil

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Reformasi ’98 (JARI 98), Peri Supriadi, menegaskan bahwa Polri merupakan garda supremasi sipil. Hal itu disampaikan saat ia menjadi pembahas dalam peluncuran survei Center for Indonesian Strategic Action (CISA) di Jakarta, Senin (24/11/2025). Survei tersebut memotret persepsi publik mengenai Polri sebagai simbol supremasi sipil.

Peri menjelaskan bahwa pembeda utama antara rezim otoritarian dan rezim demokratis terletak pada posisi kekuatan negara bersenjata yang harus tunduk pada otoritas sipil. Menurutnya, Polri memiliki tiga fungsi sekaligus, yaitu penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan dan pengayoman, termasuk penanganan terorisme.

“Kedua, survei ini mengkonfirmasi bahwa harapan publik terhadap Polri untuk menjaga ruang demokrasi sipil teramat besar. Tantangan terbesarnya adalah, merawat harapan itu agar Polri dapat lebih maksimal lagi dalam menjalani tupoksinya atau saya menyebutnya, garda supremasi sipil. Berikutnya, tidak terseret dalam ruang politik praktis,” ulasnya.

Ia menegaskan bahwa jika Polri terlibat dalam politik praktis yang sarat kepentingan, maka fungsi-fungsi kepolisian akan sulit dijalankan secara netral dan independen.

“Ujian terbesar dalam ruang demokrasi sipil saat ini adalah menjaga agar kekuatan bersenjata tetap berada di bawah kontrol sipil, baik pemerintah maupun DPR. Termasuk kelompok masyarakat sipil yang turut serta mengawasi agar tidak terjadi fenomena ‘elit capture’ baik terhadap polisi maupun militer yang dapat membungkam kebebasan berekspresi dan stabilitas politik juga dapat terjaga. Tentunya, kita semua tidak ingin demokrasi berputar haluan kembali ke masa lalu,” ungkap Peri.