10 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah kepala daerah dari PDIP memutuskan untuk tetap mengikuti retret di kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah meski ada instuksi dari Ketua Umum mereka, Megawati Soekarnoputri guna menunda keberangkatan tersebut.
Hingga hari kedua retret pada Sabtu (22/2), tiga kepala daerah PDIP yang memutuskan hadir yakni Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Bupati Malang Sanusi, dan Bupati Blitar Rijanto.Mereka dijadwalkan mengikuti retret tujuh hari penuh mulai 21-28 Februari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Brebes, Paramitha mengaku tetap akan mengikuti retret meski mengetahui ada larangan dari Ketua Umumnya. Dia bilang, kehadirannya demi kepentingan masyarakat.
"Berangkat, demi kepentingan masyarakat," kata dia usai tasyakuran di Pendopo Brebes, Jumat (21/2) pukul 00.30 WIB.
Selama mengikuti retret, Mitha menyebut jalannya pemerintahan dipegangWakil Bupati Wurja.
"Kemudian tetap di Brebes, akan dilaksanakan Wakil Bupati Wurja untuk melaksanakan program yang direncanakan dalam 100 hari kerja," kata Mitha.
Terpisah, Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi-Lathifah, di Pilbup Malang 2024 Achmad Kusaeri mengatakan kehadiran Sanusi di Magelang bukan berarti membangkang keputusan partai. Dia mengatakan Sanusi memutuskan datang ke retreat di Akmil tepat waktu sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah menghormati pemerintah pusat.
Menurut Kusaeri, program retret pemerintah untuk kepala daerah di Akmil Magelang sudah direncanakan Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Jauh sebelum terbit surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Dia memahami instruksi yang dikeluarkan Megawati. Meski di sisi lain, kata Kusaeri, instruksi itu bisa memunculkan masalah lain.
Pasalnya, kata dia, Sanusi-Lathifah juga diusung partai lain dalam koalisi pada Pilbup Malang 2024.
"Berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi-Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol," tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blitar Setiyana memastikan Rijanto akan mengikuti retret sesuai jadwal mulai 21-28 Februari.
Namun, dia tak mengungkap alasan Rijanto memilih untuk tetap ikut, meski Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menundanya.
"Itu [alasan Rijanto tetap ikut retret] bukan kewenangan saya," kata Setiyani.
Megawati sebelumnya mengeluarkan instruksi agar para kepala daerah PDIP menunda keberangkatan ke retret kepala daerah di Akmil Magelang.
Instruksi itu dikeluarkan Megawati pada Kamis (20/2) dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB.
KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.
Di luar tiga kepala daerah dari PDIP yang mengikuti retret, puluhan kepala daerah lain yang mengikuti instruksi Megawati sudah bersiap di Magelang meskipun belum masuk ke wilayah Akmil.
Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang juga Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan puluhan kepala daerah dari partainya telah menggelar pertemuan di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2) ini. Salah satu yang hadir adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Hasil pertemuan itu, mereka menyepakati siap hadir di retret. Keputusan itu kata dia juga telah dikomunikasikan dengan pemerintah maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram, prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini gitu ya. Jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret dan waktunya kapan insyaallah dalam satu dua hari ini bisa bergabung," kata Masinton kepada awak media di Magelang.
Wali Kota Yogyakarta yang juga politikus PDIP Hasto Wardoyo mengatakan ada sekitar 55 kepala darah PDIP yang rembuk di kafe tersebut pada Sabtu ini.
"Semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," ujar Hasto sore tadi.
Selain itu, dia mengatakan komunikasi yang dilakukan Pramono dengan Mega sehari sebelumnya mewakili mereka juga yang ada di lokasi itu.
"Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu itu sudah mewakili dua arah ya, mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," kata dia.
(kid/thr)
