5 hours ago
1
Makassar, CNN Indonesia --
Forum Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) berunjuk rasa menuntut pemerintah agar segera membayar tunjangan kinerja (Tukin) dosen dan guru besar yang belum dibayarkan sejak 2020 hingga saat ini.
Dalam aksinya, sejumlah dosen Unhas membacakan tiga poin tuntutan, diantaranya sikap protes kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa yang dinilai bukan sebuah solusi untuk membayar tukin para dosen dan guru besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berharap bahwa kongkretkan dulu apa yang terjadi di 2025 ini, bagaimana model pemberian tukin kepada dosen muda. Kemudian kita bicarakan sistematis, apakah di anggaran perubahan 2025 ataukah anggaran berikutnya," kata dosen Prodi Pariwisata Unhas, Hamris Darwis, Makassar, Selasa (25/2).
Para dosen dan guru besar Unhas mendesak pemerintah dan pengambil kebijakan untuk membayar Tukin yang diketahui bersumber dari APBN.
"Berikan kami penjelasan, jangan biarkan dosen itu berpikir sendiri tentang itu. kasih kami solusi seperti apa, sehingga kami bisa mengajar tenang, mahasiswa kami juga bisa tenang, begitu yah. Tuntutannya teman-teman kemarin di jakarta itu ada aksi, itu harus dibayarkan sejak tahun 2020 sampai 2024, karena janjinya kan sudah cair 2025. Sampai sudah mau masuk bulan puasa, bulan maret ini, kelihatannya belum kelihatan ini, apa lagi namanya kalau mau masuk bulan puasa itu 'hilal'," ungkapnya.
Data tahun 2015, Unhas yang dikenal sebagai perguruan tinggi badan hukum (PTN BH), dengan memiliki jumlah dosen sebanyak 1.619 dan 461 guru besar. Besaran jumlah Tukin yang mesti diterima dosen ASN Unhas dan para guru besar setiap orangnya berdasarkan kelas jabatan.
"Belum kelihatan itu hilalnya Tukin, semakin tidak jelas, semakin kabur, sehingga mungkin dengan Unhas ini salah satu PTN BH di Indonesia gerakan hari ini untuk mengingatkan," jelasnya.
Dari asisten ahli dengan besaran Tukin yang mesti diterima sekitar Rp5 juta hingga dengan jumlah tertinggi Rp19 juta untuk guru besar setiap bulannya berdasarkan Permen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
"Kalau menurut permen saintek yang dikeluarkan kemarin sama pak nadin, itu sebelumnya sudah ada kelas jabatan. Mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai guru besar. Asisten ahli itu dapat 5 juta sekian, yang paling tinggi itu dapat 19 juta sekian, perbulan. Kenapa, Tukin itu melengkapi gaji pokok, bukan seperti intensif lain, misalnya gaji 13, 14, tidak. Tukin itu melekat digaji pokok dan berasal dari APBN," pungkasnya.
Meski para dosen menggelar aksi di halaman kampus Unhas, aktivitas perkuliahan tetap berjalan seperti biasanya.
Pekan lalu, usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto, Mendiktisaintek Brian Yuliarto berjanji akan menyelesaikan secara cepat persoalan tukin dosen ASN.
"Kita selesaikan secara cepat bersama-sama koordinasi begitu dengan stakeholder yang lain ya," kata Brian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2).
Brian mengaku akan mempelajari persoalan Tukin dosen ASN ini bersama jajaran Kemendiktisaintek ke depannya. Ia enggan berbicara lebih jauh lantaran baru saja dilantik.
"Saya kan baru masuk nih soalnya. Tentu Saya pelajari dengan teman-teman di kementerian. Nanti kita pelajari semuanya. Saya baru masuk ini. Mohon maaf ya," kata dia.
Sebelumnya dosen ASN sempat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menuntut pencairan Tukin yang tak kunjung cair sejak 2020 lalu. Gelombang aksi dilakukan baik di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat maupun di depan Kompleks Parlemen.
Sekjen Kemdiktisaintek Togar M Simatupang menegaskan pihaknya tak bisa membayarkan tukin dosen ASN selama 2020-2024. Alasannya, kata Togar, tukin dosen ASN Kemdiktisaintek selama periode itu tak pernah dianggarkan
Namun, ia mengupayakan pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di tengah keterbatasan fiskal yang terjadi.
(kid/mir)
