Hakim Vonis Bebas Ketua DPC PDIP Toba di Kasus Penggelapan Pajak

Toba, CNN Indonesia --

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis bebas terhadap Ketua DPC PDIP Kabupaten Toba Mangatas Silaen. Dia dinyatakan tidak terbukti melakukan penggelapan pajak yang merugikan negara sebesar Rp3.252.838.427.

"Menyatakan terdakwa Mangatas Silaen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum," ujar majelis hakim dalam sidang beragenda putusan di Pengadilan Negeri Balige, Sumut, Selasa (25/2).

Oleh karena itu, majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan.

"Memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara," papar majelis hakim.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Toba Samosir, Benny Surbakti mengatakan dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum telah maksimal dalam pembuktian. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan mengambil upaya hukum kasasi.

"Namun atas dasar putusan tersebut jaksa akan mengambil langkah upaya hukum kasasi," tegasnya.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Mangatas Silaen dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun). JPU menilai terdakwa bersalah melakukan penggelapan pajak sehingga merugikan negara sebesar Rp3.252.838.427.

Mangatas Silaen yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Toba periode 2019-2024 itu juga dituntut membayar denda Rp 6.505.676.854 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan maka diganti dengan pidana kurungan selama 9 bulan.

Jaksa dalam surat tuntutannya menyatakan perbuatan Mangatas Silaen telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (1) huruf (c) UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 KUHP.

Dalam kasus ini Mangatas Silaen yang menjabat sebagai Direktur PT Dewantara Radja Mandiri yang terdaftar selaku Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balige Wilayah DJP II Sumatera Utara.

Mangatas Silaen mengetahui tender penebangan hutan Siosar yang akan dibuat penampungan pengungsi akibat Erupsi Gunung Sinabung. Sehingga terdakwa mendaftarkan perusahaannya sebagai rekanan dalam mengerjakan pekerjaan penebangan hutan tersebut.

Akan tetapi dalam kurun waktu Tahun 2017 - 2018 , PT Dewantara Radja Mandiri sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Perbuatan Wakil Ketua DPRD Toba periode 2019-2024 itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp3.252.838.427.

Perbuatan itu dilakukan Mangatas dengan cara membuat SPT Tahunan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2017 dan tahun pajak 2018 dilaporkan Nihil. Sehingga seolah olah tidak ada transaksi jual beli atau kegiatan yang dilakukan PT Dewantara Radja Mandiri sebagai salah satu supplier kayu jenis log pinus dengan cara melakukan penebangan.

(wiw/fnr)

[Gambas:Video CNN]