tim | CNN Indonesia
Minggu, 05 Jan 2025 06:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Israel berencana membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat pada akhir bulan ini. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengurangi sumber daya Hamas.
Menurut salah satu pejabat Israel yang mengetahui hal tersebut, kelompok militan Hamas memiliki kemampuan untuk memerintah dengan cara menyita bantuan kemanusiaan. Menurut dia langkah seperti itu berisiko memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan.
"Bantuan kemanusiaan tidak sampai ke tangan yang tepat," kata pejabat tersebut, yang menambahkan bahwa ini adalah salah satu dari 'beberapa' opsi yang sedang dipertimbangkan, Sabtu (4/1), melansir CNN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Organisasi-organisasi bantuan secara konsisten menyerukan peningkatan jumlah bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke wilayah yang terkepung tersebut, dan telah memperingatkan selama berbulan-bulan tentang meningkatnya risiko kelaparan bagi warga sipil.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan bahwa hanya 2.205 truk bantuan yang telah memasuki Gaza pada bulan Desember, tidak termasuk kendaraan komersial dan bahan bakar.
Israel membantah jumlah tersebut, dengan mengatakan bahwa tidak ada batasan jumlah bantuan yang dapat masuk ke Gaza dan bahwa lebih dari 5.000 truk telah masuk selama bulan itu, menurut sebuah pernyataan dari Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), yang mengelola aliran bantuan ke jalur tersebut.
Para pejabat PBB mengatakan jumlah truk yang masuk ke Gaza sebelum perang adalah sekitar 500 truk per hari, atau 15.000 truk per bulan.
OCHA memperkirakan 91 persen dari 2,1 juta penduduk di wilayah tersebut menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi
Pada bulan Oktober, kurang dari sebulan sebelum pemilihan presiden AS, pemerintahan Biden mengirimkan surat kepada pemerintah Israel yang menuntut mereka bertindak untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dalam waktu 30 hari atau berisiko melanggar undang-undang AS yang mengatur bantuan militer asing, yang menunjukkan bahwa bantuan militer AS dapat terancam.
Daftar tuntutan tersebut termasuk mengizinkan setidaknya 350 truk per hari untuk memasuki Gaza sembari menerapkan jeda tempur untuk meningkatkan arus dan keamanan bagi konvoi dan pergerakan kemanusiaan.
Seminggu setelah Trump memenangkan pemilu dan tenggat waktu berakhir, pemerintahan Biden menilai bahwa Israel tidak memblokir bantuan, meskipun tuntutan utama yang terkandung dalam surat tersebut masih belum terpenuhi.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa meskipun perubahan diperlukan, kemajuan telah dicapai - sehingga tidak akan ada gangguan terhadap pasokan senjata AS.
Pada hari Jumat, Departemen Luar Negeri secara informal memberitahu Kongres bahwa mereka berniat untuk menjual senjata senilai US$8 miliar kepada Israel, kata seorang pejabat AS dan sumber lainnya.
(tim/dmi)