Satu Dekade Jokowi Nakhodai RI di 'Lautan' Penuh Krisis-Konflik Global

Jakarta, CNN Indonesia --

'Kapal besar' Republik Indonesia yang dinakhodai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebentar lagi bersandar.

Selama satu dasawarsa, Jokowi harus melewati sejumlah 'bada' krisis dan konflik dunia dari pandemi Covid-19 hingga perang Rusia vs Ukraina dan agresi Israel ke Palestina.

Jokowi berupaya membawa Indonesia keluar dari jerat krisis hingga berdiri tegak di hadapan para pemain global.

Di bawah Jokowi, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga mulai menjadi negara dengan pengaruh kuat yang suaranya didengar di berbagai forum dunia.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, masa-masa lima tahun terakhir adalah yang paling berat. Masa-masa 'pelayaran' penuh 'badai' krisis dan konflik global.

Pandemi Covid-19 sempat membuat tatanan dunia kolaps, dengan nyaris seluruh negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif bahkan resesi. Sama seperti banyak negara, Indonesia juga mengalami periode sulit.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, angka pengangguran meroket, terjadi perubahan dalam rantai pasok global, hingga merunduknya investasi.

Belum pulih dari pandemi, dunia kembali berguncang usai perang meletus di belahan timur Eropa. Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, yang menyebabkan harga minyak dan gandum melambung. Nilai tukar rupiah dan pasar modal pun kembali terperosok.

Seolah masih tak cukup, kawasan Timur Tengah belakangan juga turut menegang. Israel melancarkan agresi militer ke Jalur Gaza, Palestina, pada Oktober 2023 yang disambut letupan konflik regional dari berbagai proksi Iran, termasuk Iran sendiri.

Meski dihantam badai bertubi-tubi, Indonesia mampu bangkit dan berdiri tegak. Di bawah pemerintahan Jokowi, Republik Indonesia (RI) menancapkan kaki dan memainkan peran penting dalam berbagai isu dunia.

Pertumbuhan ekonomi RI pasca-pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengacaukan perekonomian global, tak terkecuali Indonesia.

Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia (RI) pada kuartal I 2019 sebesar 5,06 persen. Angka ini anjlok pasca pandemi menerjang pada 2020 menjadi 2,97 persen.

Pada 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan semakin merosot hingga jadi 0,69 persen.

Kendati telah turun drastis, perekonomian Tanah Air bangkit kembali pada 2022 sebesar 5,01 persen, seiring dengan momen Ramadan dan Idulfitri yang mulai dilonggarkan dan disambut antusias masyarakat usai dua tahun berturut-turut dibatasi ketat.

Setahun berselang alias pada 2023, perekonomian Indonesia naik tipis menjadi 5,04 persen. Kemudian pada kuartal I 2024, Indonesia berhasil menyentuh 5,11 persen.

"Ini merupakan pertumbuhan triwulan I tertinggi sepanjang periode 2019 sampai dengan 2024," ujar PLT Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Widyasanti, 6 Mei 2024.

Desak Myanmar setop kekerasan

Krisis politik Myanmar yang meletus usai kudeta militer pada Februari 2021 lalu menjadi satu di antara konflik yang menerjang Indonesia di era Jokowi.

Krisis itu terjadi setelah warga Myanmar ramai-ramai memprotes kudeta militer. Junta militer menanggapi protes tersebut dengan represif sehingga menjatuhkan banyak korban sipil.

Sebulan setelah krisis terjadi, Presiden Jokowi mendesak junta militer menghentikan segala bentuk kekerasan. Jokowi juga meminta Ketua ASEAN saat itu, Brunei Darussalam, untuk menyelenggarakan pertemuan darurat tingkat tinggi ASEAN guna membahas krisis di Myanmar.

Pada 24 April 2021, para pemimpin ASEAN pun bertemu di Jakarta. Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, turut hadir dalam pertemuan itu.

Pertemuan tersebut menelurkan Konsensus Lima Poin (5PC), yang di antaranya mendesak penghentian kekerasan di Myanmar, mendesak dilakukannya dialog konstruktif guna mencari solusi damai.

Kemudian mengajukan agar ASEAN bisa memfasilitasi mediasi, pengajuan agar ASEAN dapat memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan pengajuan agar ASEAN bisa mengirim utusan khusus ke Myanmar.

Kendati 5PC telah disepakati, krisis di Myanmar pada faktanya masih terus mendera, bahkan semakin menjadi-jadi. ASEAN geram bukan main karena janji junta Myanmar melaksanakan 5PC seolah cuma formalitas belaka.

Myanmar akhirnya diblokir dari segala pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Hanya perwakilan non-politik yang diizinkan datang dalam pertemuan setingkat menteri luar negeri dan KTT ASEAN.

Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa masalah di Myanmar hanya bisa diselesaikan "jika ada kemauan politik dari seluruh pihak di Myanmar."

Bersambung ke halaman berikutnya...