Sutradara Film Kudeta Militer Korea Dukung Pemakzulan Presiden Yoon

Jakarta, CNN Indonesia --

Industri film Korea Selatan kembali menyerukan supaya Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri pada Jumat (13/12). Seruan itu ditandatangani lebih banyak pelaku industri, termasuk sutradara 12.12: The Day Kim Sung-su.

Ia menjadi salah satu nama yang baru, menyusul nama besar lainnya yang lebih dulu menandatangani petisi itu, seperti sutradara Parasite Bong Joon-ho, sutradara Decision to Leave Park Chan-wook dan aktor Moon So-ri.

Petisi bertajuk 'Pengunduran Diri Dini yang Tertib' adalah pemberontakan sipil kedua yang diajukan industri perfilman Korea setidaknya dalam dua pekan terakhir, seperti diberitakan Korea JoongAng Daily pada Jumat (13/12

"Partai Kekuatan Rakyat (PPP) harus berhenti memaafkan pemberontakan tersebut dan segera memakzulkan Yoon Suk Yeol!" bunyi tuntutan dalam petisi itu.

Daftar penandatangan kedua terdiri dari 80 organisasi dan 6.388 individu yang menyerukan pemakzulan Yoon. Petisi itu muncul satu hari jelang pemungutan suara kedua yang akan berlangsung pada Sabtu (14/12).

"Pengunduran diri lebih awal yang tertib" mengacu pada pidato pers bersama Perdana Menteri Han Duck-soo dan pemimpin PPP Han Dong-hoon yang diadakan pada Minggu (8/12).

[Gambas:Video CNN]

Kala itu, Ketua PPP Han mengatakan partai akan bekerja untuk memulihkan stabilitas dan meminimalkan kebingungan publik melalui pengunduran diri presiden yang "lebih awal" dan "tertib."

Daftar dan pernyataan pertama dari industri film, yang dirilis pada 8 Desember, mencakup penanda tangan dari 81 organisasi dan 3.007 individu, seperti sutradara Bong dan Park serta aktor Moon dan Ko Min-si.

Dalam pernyataan terbaru, nama-nama baru yang tuyrut terlihat, seperti aktor Song Kang-ho, sutradara Hur Jin-ho (A Normal Family), sutradara Um Tae-hwa (Concrete Utopia) dan sutradara Chang Hang-jun.

Pernyataan itu muncul setelah Majelis Nasional gagal meloloskan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon pekan lalu. Mosi itu ditolak di Majelis Nasional, dengan 195 surat suara yang diberikan.

Angka itu membutuhkan lima surat suara lagi untuk membulatkan ke 200 suara yang dibutuhkan untuk memulai penghitungan.

Pemungutan suara rahasia tidak berhasil, karena pemakzulan presiden membutuhkan dua pertiga dari semua anggota parlemen, atau 200 dari 300, untuk meloloskannya.

Selain itu, sebelum pemungutan suara atas usulan pemakzulan, anggota parlemen PPP melakukan aksi mogok, menolak untuk memberikan suara.

"Bersama warga, kami para pembuat film menyaksikan pemungutan suara yang gagal itu dengan hati yang berat, dari alun-alun, tempat kerja, dan rumah kami," bunyi pernyataan bersama itu.

"Kami berharap para anggota parlemen PPP mendengarkan dan mengikuti perintah serta kemauan rakyat dan berpartisipasi dalam pemungutan suara, tetapi perubahan sinematik seperti itu tidak pernah terjadi."

"Namun, dalam kekacauan yang dipicu oleh deklarasi darurat militer Yoon yang delusi ini, kami tidak dapat membayangkan akhir selain pemakzulannya atau pengunduran dirinya segera."

Mereka melanjutkan, "Agen sejati stabilitas bangsa, yang menyelesaikan krisisnya dan memulihkan ketertiban, adalah rakyat Korea, yang memegang kedaulatan negara, dan sebagai pembuat film, kami juga warga negara Korea."

"Meskipun kami berbeda dalam hal jenis kelamin, usia, pengalaman, dan bidang kegiatan, kami dipersatukan tujuan yang jelas dan bersama: pengunduran diri Yoon Suk Yeol. Seperti kebanyakan warga negara, kami para pembuat film tidak sedikit pun merasa bingung."

"Sumber kekacauan yang sebenarnya adalah Yoon Suk Yeol dan PPP, yang tidak mengutamakan bangsa dan rakyatnya serta menyalahgunakan politik semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan."

Pada 3 Desember, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer terhadap "pasukan antinegara" untuk pertama kalinya dalam 45 tahun.

Setelah pengumuman tersebut, 190 anggota parlemen berkumpul di Majelis Nasional untuk memberikan suara atas mosi pencabutannya.

Mosi tersebut disahkan dengan suara bulat oleh para anggota parlemen. Enam jam setelah pengumuman Presiden Yoon, Kabinet menyetujui mosi tersebut, yang mengakhiri darurat militer.

(chri)