'Teka-teki' Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung di Sidang Umum PBB

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), akan segera mengakhiri masa jabatannya pada Minggu (20/10) mendatang.

Ia akan digantikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang juga akan dilantik pada hari yang sama.

Selama 10 tahun menjabat sejak 2014, Jokowi sama sekali tidak pernah menghadiri langsung Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB). Meski hadir, ia hanya hadir lewat platform daring. Dalam SMU PBB yang dihelat pada September 2023 lalu, misalnya, mantan Gubernur Jakarta itu hanya hadir online.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi, mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia. Sebab, Indonesia tetap menghadiri sidang tersebut meski Presiden Jokowi absen.

Jokowi yang sering absen dalam SMU PBB ini merupakan pilihan yang unik. Sebab, seorang pemimpin negara harusnya hadir dalam sidang tersebut. Ini bertujuan untuk meningkatkan citra dan marwah bangsanya di kancah internasional.

Lantas, sebenarnya, mengapa Jokowi tidak pernah menghadiri sidang umum PBB?

Tidak begitu menguntungkan

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra, mengatakan Presiden Jokowi adalah pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomis.

Menurut Radityo, kunjungan ke PBB tidak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia.

"Sejak awal kepemimpinannya, Pak Jokowi memang ingin agar setiap kebijakan bermanfaat langsung bagi rakyat. Namun, ada hal-hal yang juga penting, seperti citra global Indonesia," kata Radityo.

Radityo menuturkan situasi global saat ini semakin runcing dengan berbagai perbedaan, perselisihan, serta tensi politik yang ada. Oleh sebab itu, menurutnya, diplomasi personal dan kedekatan antarpemimpin merupakan hal yang krusial untuk dilakukan.

"Kalau saja Jokowi memiliki kedekatan personal dan flair (bakat) diplomasi yang kuat, maka dia bisa lebih menggaungkan posisi serta kepentingan Indonesia dan negara-negara Selatan di forum-forum internasional.

"Untuk apa? Ya, untuk nanti, kalau di masa datang ada problem yang membutuhkan posisi Indonesia yang kuat, dan ketika Indonesia membutuhkan dukungan negara lain, Indonesia bisa menggunakan itu," tambah Radityo.

Alasan domestik

Radityo juga membeberkan alasan lain yang membuat Presiden Jokowi tidak pernah hadir di SMU PBB. Selain kurang menguntungkan, Radityo menganggap ada alasan domestik yang lebih penting bagi Jokowi daripada hadir dalam sidang tersebut.

Masalah-masalah, seperti kenaikan harga BBM dan masalah-masalah lainnya membuat Jokowi lebih memilih untuk berada di Indonesia ketimbang terbang ke Amerika Serikat untuk menghadiri SMU PBB, dikutip dari Channel News Asia.

Kebijakan yang buruk bagi Indonesia

Seorang peneliti Commodities and Energy in Asia, Clara Ferreira Marques, punya pandangan berbeda soal kebiasaan Jokowi absen di forum-forum PBB. Dalam artikel opininya yang terbit di Bloomberg, ia berasumsi bahwa kebijakan tersebut merupakan hal yang buruk bagi Indonesia.

Indonesia, menurut Clara, adalah salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Sebab, Indonesia selalu punya peran penting dalam mengatasi isu-isu geopolitik di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Oleh karena itu, ia menilai kebiasaan Jokowi yang kerap absen di forum-forum PBB akan membuat pengaruh Indonesia di mata dunia turun. Sebab, Indonesia akan dicap kurang peduli terhadap isu-isu yang sedang menjadi masalah di kancah internasional.

Lebih lanjut, Clara juga membeberkan alasan yang menurutnya membuat Jokowi selalu enggan menghadiri SMU PBB. Sama dengan Radityo, ia juga berpandangan bahwa Jokowi tidak menganggap hadir di SMU PBB sebagai sebuah keuntungan. Sebab, hadir di sana tidak akan memberi Indonesian keuntungan ekonomi apa pun.

"Pandangan Jokowi adalah mengapa saya harus pergi ke PBB? Tidak ada uang di sana dan pada kenyataannya, kita yang harus membayar mereka," tulis Clara.

(gas/bac)

[Gambas:Video CNN]