Adakah Menteri Ekonomi Jokowi yang Tak Perlu Dipertahankan Prabowo?

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden terpilih Prabowo Subianto semakin gencar menyusun kabinet pemerintahan menjelang pelantikannya pada 20 Oktober mendatang.

Prabowo memberikan bocoran bahwa banyak menteri di era Presiden Joko Widodo hari ini yang akan kembali menjabat di kabinetnya nanti.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang. Ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," kata Prabowo di acara BNI Investor Daily Summit 2024, Jakarta, Rabu (9/10).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga ikut menyebut beberapa menteri ekonomi di era Jokowi kemungkinan besar akan kembali dipertahankan dalam kabinet Prabowo-Gibran.

"Insyaallah, kalau katakan lah dipercaya, menteri-menteri ekonominya masih menteri lama," ujar Bahlil

Sejumlah menteri ekonomi Jokowi pun berdatangan ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10) sore kemarin. Beberapa nama yang hadir di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar).

Lalu Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pemilihan menteri di kabinet Prabowo jelas menjadi sorotan karena akan berpengaruh pada setiap kebijakan yang diambil terutama di bidang ekonomi. Pemilihan menteri bidang ekonomi seperti menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri BUMN, dan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) tentu akan turut memengaruhi arah perekonomian Indonesia ke depan.

Lantas menteri ekonomi Jokowi siapa saja yang seharusnya tidak masuk ke kabinet Prabowo?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai salah satu menteri yang seharusnya tidak masuk ke kabinet Prabowo adalah Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia. Terkait Airlangga dan Zulhas, ia menilai keduanya gagal membendung impor barang dari China masuk ke pabean Indonesia tanpa hambatan.

"Permendag Nomor 8 tahun 2024 menjadi bukti impor barang dipermudah masuk ke dalam negeri," kata Nailul kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Nailul, Permendag  Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor kerap dituding menjadi penyebab masuknya barang impor hingga membuat melemahnya industri tekstil dalam negeri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan Permendag 8/2024 menambah angin segar pada produk tekstil China untuk menjajah Indonesia.

Pasalnya, aturan itu menghapus pertimbangan teknis (Pertek) impor pakaian jadi. Setelah aturan terbit, produk impor pakaian jadi dari China membanjiri Indonesia bak tsunami.

Tak hanya itu, Nailul juga menilai Airlangga terbukti tidak bisa mengatasi masalah kenaikan harga pangan, termasuk beras. Terlebih, data mengenai beras juga simpang siur sehingga menambah persoalan harga beras menjadi semakin parah.

Sementara terkait Bahlil, ia menilai kinerja Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memuaskan karena saat menjabat sebagai menteri investasi/kepala BKPM ia memudahkan investasi yang sifatnya merusak lingkungan dan persoalan adat. Hal itu katanya terlihat dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi.

Sebagai informasi, ICOR mencerminkan seberapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Makin rendah ICOR, itu berarti efisiensi investasi makin tinggi.

Rasio ini mencerminkan seberapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Makin rendah ICOR, itu berarti efisiensi investasi makin tinggi. Sebaliknya, jika ICOR tinggi, investasi yang dilakukan semakin minim dampaknya atau tak efisien.

Nailul mengatakan salah satu bukti investasi yang masuk tidak berkualitas adalah masalah pembangunan Rempang Eco City yang merupakan salah satu dari sekian banyak PSN Presiden Jokowi.

Pengembangan kawasan tersebut ricuh. Pasalnya, warga tidak mau tanahnya dibebaskan untuk proyek tersebut.

"Masalah Rempang menjadi bukti Bahlil menerabas aturan demi investasi masuk yang diklaim mencapai target. Nilai ICOR tetap tinggi yang jadi persoalan investasi yang masuk tidak efisien dan bermasalah secara lingkungan dan masyarakat adat," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...