APBN, Instrumen Penjaga RI di Tengah Pandemi Covid-19

Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali mengumumkan bahwa Coronavirus masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020, kebingungan seketika melanda. Ketakutan menyebar, dan pemerintah dengan sedaya upaya mencoba menenangkan publik, antara lain melalui pengambilan kebijakan dan keputusan yang terbilang urgen atau tak dapat ditunda.

Salah satunya, gerak cepat Jokowi melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons kondisi pandemi dengan menerapkan kebijakan fiskal, yaitu melalui extraordinary policy dan reopening policy pada 2020 dengan tetap berfokus pada pemulihan pada 2021 dan 2022, serta tetap berkomitmen melakukan konsolidasi fiskal pada 2023.

Pada periode itu, pergerakan dinamis APBN mengikuti situasi pandemi dan perkembangan ekonomi global. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat itu menyatakan, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) memegang peran sangat vital dalam menjaga perekonomian nasional yang diporak-porandakan Covid-19.

Di sini, APBN mengambil peran untuk melindungi ekonomi dan masyarakat. Pada 2021, pemerintah mengadakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan kerangka kebijakan berupa intervensi kesehatan mencakup vaksinasi gratis, imbuan 3M dan 3T, hingga penyediaan fasilitas kesehatan dan Alat Pelindung Diri. Lalu, juga diterapkan survival dan recovery kit.

Pada pidato kenegaraan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, Jokowi menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana kesehatan dan kemanusiaan yang berimbas pada seluruh lini kehidupan manusia. Masalah kesehatan ini telah merambat ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk sektor keuangan.

Jokowi mengatakan, di tengah ketidakpastian global maupun domestik saat itu, program pemulihan ekonomi bakal terus berlanjut, berbarengan dengan reformasi di berbagai bidang.

"Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi," papar Jokowi dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara DPR RI, Agustus 2021.

Untuk sektor kesehatan, Jokowi menetapkan anggaran kesehatan senilai Rp169, 7 triliun, setara 6,2 persen APBN. Anggaran itu utamanya digunakan untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai, dukungan untuk pengadaan vaksin; meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting.

Kemudian, juga untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan yang terintegrasi.

Pada 2020, belanja APBN mencapai Rp2.595,5 triliun dengan lonjakan defisit akibat pandemi mencapai Rp947,7 triliun. Pada 2021, belanja APBN meningkat menjadi Rp2.786,4 triliun dengan penurunan tajam defisit hingga Rp775,1 triliun.

Secara umum, sebagai kelanjutan PEN, pada RAPBN 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun masing-masing untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda, dukungan pada UMKM, hingga pembiayaan korporasi dan insentif usaha.

Sri Mulyani mengatakan penurunan defisit tersebut menandakan penanganan pandemi Covid-19 sudah mulai bisa dikelola, dan perekonomian Indonesia mulai bangkit.

Perempuan itu juga pada 2022 menegaskan, APBN menjadi instrumen yang berperan sangat besar dalam pengendalian pandemi dan pengelolaan dampak, dibandingkan negara-negara lain di dunia. APBN menjadi shock absorber yang melindungi ekonomi dan masyarakat.

Pengamat ekonomi dan keuangan Bejana Investidata Globalindo, Yanuar Rizky menilai bahwa kebijakan APBN 2022 terkait pengendalian Covid-19 merupakan kunci utama pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Yanuar menilai, penanganan dan pengendalian skenario Covid-19 yang dilakukan pemerintah telah tepat, sehingga pandemi diproyeksikan menjadi endemi pada APBN 2022.

"Menurut saya, tahun 2022 adalah tahun fondasi ekonomi. Kalau dia (2022) tahun fondasi ekonomi, mungkin sampai 3 tahun, setelah itu akan recovery," kata Yanuar, dilansir Antara.

Di tahun yang sama, pemerintah menilai bahwa pandemi cukup berhasil dikendalikan, sehingga alokasi APBN belanja dapat dialihkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat yang tergoncang dampak pandemi.

Upaya perbaikan itu antara lain dilakukan lewat implementasi berbagai bantuan, seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, BLT minyak goreng, subsidi bunga KUR, hingga bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan BLT desa.

"Pada tahun 2022 ini kita akan membelanjakan Rp3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan akan turun lagi menjadi Rp598 triliun. Ini menggambarkan bahwa dalam tiga tahun kita berhasil mengendalikanCovid-19, melindungi masyarakat, melindungi perekonomian, dan APBN secara bertahap juga mulai disehatkan kembali," kata SriMulyani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang sangat baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik," kata Jokowi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024.

Berikut lima peran krusial APBN di era pandemi Covid-19:

1. Sebagai Stimulus Fiskal

Melalui APBN, pemerintah dapat mengeluarkan beragam stimulus fiskal yang bertujuan menekan dampak negatif pandemi terhadap perekonomian. Salah satunya, bantuan langsung tunai (BLT), insentif perpajakan, hingga program padat karya yang bertujuan menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi.

2. Sebagai Jaring Pengaman Sosial

Ketika pandemi melanda, pemerintah segera mempersiapkan berbagai program jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang menyasar masyarakat miskin guna menghindari krisis sosial.

3. Pembiayaan Sektor Kesehatan

Merespons pandemi Covid-19 yang menyebar begitu cepat, APBN menjadi instrumen vital dalam peningkatan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain seperti pengadaan alat kesehatan dan pemberian vaksin gratis. Diketahui, saat itu rumah-rumah sakit dibanjiri pasien Covid-19 sehingga seluruh tenaga kerja terjun langsung dengan melibatkan begitu banyak relawan. Salah satunya, Wisma Atlet yang menjadi RS darurat Covid-19.

4. Dukungan bagi UMKM

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui APBN memberi dukungan khusus berupa akses pembiayaan, pelatihan, hingga program pemberdayaan untuk memperkuat pertahanan UMKM, sekaligus membantu proses adaptasi yang terjadi begitu mendadak untuk memulihkan ekonomi lokal, khususnya ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan.

5. Dukungan Sektor Pendidikan

Di tengah pandemi Covid-19, APBN menempatkan alokasi dana khusus untuk memastikan kelangsungan pendidikan yang sempat terhenti. Melalui adaptasi digitalisasi, alokasi dana APBN itu termasuk bantuan untuk pembelajaran jarak jauh, penyediaan perangkat teknologi, dan peningkatan infrastruktur pendidikan.

Jelang pencabutan status pandemi Covid-19 pada September 2023, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 adalah pekerjaan terberat dalam memimpin Indonesia 2014. Secara begitu mendadak, pemerintah berhadapan ketidaktahuan tentang kapan pandemi akan berakhir, serta cara penyelesainnya.

Meski sempat menghadapi kondisi carut-marut akibat kepanikan masyarakat, Indonesia pun berhasil melewati situasi melalui penyediaan 452 juta dosis vaksin Covid-19.

"Inilah negara kita kalau sudah memiliki kemauan semua bekerja bisa diselesaikan," kata Jokowi.

Selain itu, perekonomian Indonesia yang terbukti berhasil bertahan saat pandemi. Bahkan, menjadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.

Menurut Jokowi, ada negara di Eropa yang mengalami lonjakan harga sampai 700 persen. Sementara, pengendalian yang dilakukan pemerintah Indonesia ternyata mampu meringankan beban masyarakat.

"Kita tahun kemarin tumbuh 5,3 persen. Tinggi sekali. Kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03 persen. Inflasi kita juga berada di angka 4 persen, artinya harga-harga bisa dikendalikan," ujar Jokowi pada Juni 2023.