4 days ago
6
Baku, CNN Indonesia --
Indonesia datang dengan delegasi cukup besar dalam arena COP29, terdiri dari perwakilan pemerintah, swasta dan lembaga non-pemerintah, jumlahnya mencapai ratusan orang.Simak misi Indonesia di ajang tahunan ini.
COP29 adalah pertemuan paling penting di dunia mengenai perubahan iklim. Acara ini dipimpin oleh PBB, dan acara tahun ini, yang merupakan pertemuan ke-29, akan berlangsung dari tanggal 11-22 November. Acara ini diselenggarakan di Baku, ibu kota Azerbaijan.
Adik Presiden Prabowo Subianto yang ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden untuk perubahan iklim, Hashim Djojohadikusumo, menjadi Kepala Delegasi didampingi Wakil Kepala Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Misi pemerintah, menurut Raja Juli, adalah memperjuangkan kesepakatan global yang dibahas di arena COP dalam mewujudkan dunia yang lebih hijau.
"Delegasi Indonesia akan bekerja serius memperjuangkan kesepakatan-kesepakatan global mewujudkan dunia yang lebih hijau dalam konteks kepentingan nasional Indonesia tentunya," kata Raja Juli seperti disiarkan laman resmi Kementerian Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup yang dipimpin Menteri Hanif Faisol Nurofiq juga menjadi bagian dari Delegasi Indonesia. Misi Indonesia menurut Hanif adalah hasil konkret.
"Mudah mudahan kita benar benar mampu mempromosikan kondisi perjuangan aksi iklim kita kepada teman-teman di dunia internasional," ujar Menteri Hanif seperti disiarkan dalam laman Kementerian LH.
Kunci investasi
Di sisi lain, posisi COP29 yang disebut sebagai Finance COP (COP Keuangan) juga banyak dimaknai sebagai arena untuk memperjuangkan kesempatan mendapat pendanaan proyek iklim.
Bagi Indonesia isu dana sangat krusial setelah berbagai rencana dan strategi pemerintah tak berjalan lancar akibat seretnya investasi terutama dalam skala internasional.
"Penekanannya meng-invite banyak investasi... Dari China, Pak Menteri ESDM sudah menandatangani MoU untuk hilirisasi mining sector dengan green energy (EBT) sekaligus penciptaan green industry. Selaras dengan berbagai hal tersebut, kami berjalan di COP ini," kata Dirjen EBTKE Eniya Listiyani kepada Dewi Safitri, di Baku Azerbaijan.
Selain pemerintah, berbagai perwakilan badan usaha dan swasta juga hadir di arena COP29. Pupuk Indonesia datang untuk menunjukkan komitmennya pada pencapaian target Net Zero Emission (NZE) dengan pengembangan pabrik amoniak hijau yang diklaim pertama di dunia, di Aceh.
"Pupuk Indonesia bersama korporasi asal Jepang sepakat mengembangkan proyek hybrid green ammonia pertama di dunia yang berlokasi pada wilayah anak perusahaan, yakni Pupuk Iskandar Muda di Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Lhokseumawe," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi melalui pernyataan tertulis pada CNN Indonesia.
COP29 diperkirakan akan dihadiri sedikitnya 75 ribu orang dengan penekanan pada pejabat dan pelaku bidang lingkungan dan keuangan. Salah satu agenda utama tahun ini adalah memutuskan jumlah dan mekanisme anggaran perubahan iklim global dari negara maju untuk negara berkembang dan miskin.
Salah satu kunci pembahasan dalam pertemuan COP 29 adalah pendanaan.
Melansir BBC, di bawah perjanjian Paris yang ditandatangani pada tahun 2015, para pemimpin dunia berjanji untuk mencegah kenaikan suhu global lebih dari 1,5 derajat Celcius. Agar hal tersebut dapat terwujud, negara-negara harus meningkatkan upaya mereka untuk mengurangi gas-gas penyebab pemanasan.
Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, negara-negara berkomitmen untuk mengembangkan target dana baru untuk negara-negara berkembang pada tahun 2025. Dana ini akan digunakan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi karbon dan beradaptasi dengan dampak terburuk dari kenaikan suhu.
Kesepakatan mengenai target pendanaan baru dipandang sebagai langkah penting dalam membangun kepercayaan antara negara-negara kaya dan miskin, karena sejauh ini rekam jejaknya tidak terlalu baik.
Negara-negara Afrika dan kepulauan kecil ingin melihat pendanaan iklim secara total mencapai lebih dari US$1 triliun per tahun pada tahun 2030.
Hingga saat ini, negara-negara seperti China dan negara-negara Teluk telah diklasifikasikan sebagai negara berkembang dan dibebaskan dari kewajiban untuk berkontribusi.
Menurut Uni Eropa dan negara-negara kaya lainnya, hal tersebut harus diubah jika jumlah keseluruhan dana ingin ditingkatkan.
(dsf/dmi)
