Warisan Jokowi ke Warga RI: IKN Cerdas dan Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 10 September lalu. Jokowi direncanakan berkantor di IKN hingga sehari jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pemindahan ibu kota yang sebelumnya terletak di Kota Jakarta ini sejatinya adalah wacana lama, sejak era pemerintahan Soekarno yang menyarankan Palangkaraya sebagai ibu kota Indonesia pada 1957. Pada 2019, Jokowi untuk pertama kalinya mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindah ke Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Memindahkan ibu kota, tentu bukan soal mudah, khususnya soal infrastruktur yang telah lama jadi perhatian Jokowi. Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2014, Jokowi selalu mendorong infrastruktur di beragam aspek, mulai konektivitas, transportasi, layanan dasar, pangan, energi, industri, kesehatan hingga pendidikan.

Dalam 10 tahun terakhir, Jokowi telah membangun berbagai jenis infrastruktur, seperti sejumlah mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), Mass Rapid Transit (MRT) fase 1, Light Rail Transit (LRT), dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di IKN yang masuk sebagai proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang antara lain mencakup jalan tol, bandara internasional, pelabuhan, sistem air bersih, transportasi umum, hingga kawasan hijau, pusat pemerintahan, serta teknologi informasi.

Mengusung konsep smart city yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di IKN dijadwalkan selesai pada 2045. Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur IKN mencatat, pada tahap I, pembangunan itu meliputi infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, serta rumah tapak menteri dan rumah susun yang nantinya akan ditempati oleh aparatur sipil negara (ASN).

Per 22 September, pembangunan tersebut telah mencapai 93 persen, mencakup Istana Garuda dan Istana Negara, gedung kantor Kementerian Koordinator I, II, dan IV, serta pengerjaan 28 unit rumah tapak menteri yang seluruhnya direncanakan diresmikan pada Oktober 2024.

Jelang akhir tahun 2024, pemerintah Indonesia bersiap melanjutkan pembangunan ke tahap II pada 2025-2029. yang dicanangkan mencakup fasilitas transportasi umum primer dan sekunder, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri, serta perkantoran pemerintah pusat.

Adapun pembangunan tahap III direncanakan pada tahun 2030-2034, tahap IV pada 2035-2039, dan tahap V pada 2040-2045.

Sejak awal, kepindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan adalah atas keinginan mendorong pertumbuhan ekonomi. Diketahui, pusat ekonomi hingga saat ini masih berada di Jawa, hal yang menurut Jokowi merupakan salah satu penyebab kesenjangan ekonomi.

"Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah," kata Jokowi.

Pengamat kebijakan publik dan akademisi Universitas Bengkulu, Hardiansyah turut mendorong masyarakat untuk mendukung realisasi IKN yang tepat waktu.

Hardiansyah menilai, niat pemerintah memindahkan ibu kota bertujuan baik, karena beban Jakarta sudah terlalu berat dengan perputaran ekonomi tanpa henti yang menyertainya. Sementara, baik pemerintahan maupun pusat ekonomi tetap harus berputar.

"Pilihannya memang dua. Kalau tidak memindahkan pusat pemerintahan maka memindahkan pusat bisnis, ekonominya. Tapi kalau memindahkan pusat ekonomi, banyak infrastruktur yang perlu dibangun, kalau membangun pabrik itu harus memikirkan hulu sampai hilirnya," kata Hardiansyah pada Maret 2023, melansir Antara.

Secara singkat, Hardiansyah menegaskan bahwa memindahkan pusat pemerintahan adalah langkah yang jauh lebih efisien daripada membangun pusat bisnis baru.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, jelang peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-79 pada 17 Agustus lalu, Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa IKN adalah proyek jangka panjang yang pembangunannya membutuhkan waktu lama.

Raja Juli mengatakan, pembangunan IKN tidak dilakukan secara terburu-buru, sesuai dengan arahan Jokowi agar tetap memperhatikan sisi konstruksi.

Berikut adalah sejumlah pembangunan infrastruktur yang digarap di IKN:

1. Jalan Tol

Jalan tol yang menghubungkan KIPP IKN Nusantara dengan Bandara Sepinggan, Balikpapan ini dijadwalkan tuntas dibangun pada 2030 mendatang dengan panjang 88,54 kilometer (km). Hingga pertengahan Agustus 2024, jalan tol yang sudah dibangun mencapai 67,65 km, dengan kekurangan sepanjang 20,89 km.

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) pun masih menggarap sejumlah pekerjaan tol IKN, termasuk Tol Seksi 1 Segmen Bandara Sepinggan yang terkoneksi langsung dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sepanjang 7,01 km.

Lalu, Segmen Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km; Segmen Kariangau-Simpang Tempadung 7,33 km; Segmen Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km yang akan terhubung dengan Segmen Jembatan Pulau Balang sampai Simpang Riko sepanjang 13,26 km.

Kemudian, Segmen Simpang Riko sampai Outer Ring Road IKN sepanjang 6,22 km, Outer Ring Road IKN sampai dengan Simpang 3 ITCI sepanjang 6,18 km, dan terakhir, Segmen 6C dari Simpang 3 ITCI sampai Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur 5,64 km.

2. Bandara VVIP

Bandara VVIP (Very Very Important Person) dirancang khusus melayani penerbangan tertentu, serta penerbangan bisnis dan komersial yang mendukung kegiatan pemerintahan di IKN. Bandara ini direncanakan memiliki panjang mencapai 2.200 meter.

3. Hunian untuk Menteri dan ASN

Rumah-rumah yang disediakan bagi pejabat negara dan para ASN itu nantinya akan dilengkapi dengan konsep smart home, yakni dengan teknologi terkini yang aman dan nyaman.

Adapun Rumah Susun ASN 1 memiliki tiga tower, yakni Tower A, B, dan C. Untuk Tower B, pembangunan telah mencapai 95,93 persen, dengan Tower C mencapai 91,45 persen. Untuk Tower A masih dalam proses pembangunan per Agustus 2024.

Tower B memiliki 10 lantai dengan 60 unit hunian di setiap lantai, dengan masing-masing luas ruang hunian berkisar 98 meter persegi yang mengusung konsep smart home system.

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku nyaman bermalam di rumah tapak menteri saat dalam rangka mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79.

Rumah tapak menteri yang ditempati Puan itu memiliki dua lantai dan basement dengan sembilan kamar dan tiga kamar mandi. Rumah tapak itu dirancang sebagai respons kondisi topografi berkontur seperti lokasi IKN.

Memiliki luas bangunan 736 meter, rumah tapak tersebut terkoneksi langsung dengan command center guna menjaga keamanan dan keselamatan penghuni, dilengkapi teknologi smart home untuk memudahkan aktivitas rumah tangga seperti menghidupkan lampu, menutup dan membuka gorden, hingga mengunci pintu secara one touch button.

Baca Pembangunan berkelanjutan ke halaman sebelah ...